Setara Institute Desak Komnas HAM Sikapi ‘Nyanyian’ Kivlan Zen Soal Pelanggaran HAM

Photo-photo peristiwa pwlanggaran HAM di Indonesia.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Informasi mengenai kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap masyarakat sipil pada tahun 1998 kembali muncul ke ruang publik. Pengakuan itu dibeberkan mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, sebagaimana dalam gugatannya kepada Menteri Koordinator Hukum dan HAM (Menkohukam) Wiranto melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Menurut Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/8/2019), pengakuan Kivlan telah memperkuat temuan Komnas HAM yang menyebutkan adanya pelanggaran HAM oleh aktor-aktor negara pada 1998.

Apalagi lanjutkan dia, di luar kisruh biaya conflict enterpreneurship yang diduga diorder Wiranto, hal yang mengemuka adalah fakta bahwa PAM Swakarsa adalah desain negara untuk menghindari tanggung jawab hukum dengan mengadu-domba rakyat yang berhadap-hadapan dalam mendukung dan menolak Sidang Istimewa MPR 1998.

“Nah, jika informasi Kivlan Zen benar, maka temuan Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM bentukan Komnas HAM harus kembali memperjuangkan berkas penyelidikan yang terus menerus di tolak oleh Kejaksaan Agung dengan alasan tidak cukup bukti. Tentunya dengan melengkapi keterangan-keterangan dari Kivlan Zen dan bahkan dari Wiranto,” kata Ismail.

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung ujarnya lagi, harus mampu menarik pertanggungjawaban negara atas pelanggaran HAM ini, sekaligus menuntut pertanggungjawaban individu atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi sepanjang 1998 termasuk peristiwa Trisakti-Semanggi dengan membentuk pengadilan HAM.

Pengakuan Kivlan Zen mengungkap pertama, negara menggunakan rakyat sipil dengan membiayai mereka untuk mengamankan Sidang Istimewa (SI) MPR untuk memukul mundur sesama rakyat sipil yang menolak SI. Artinya, politik devide et impera menurut Ismail digunakan oleh negara untuk menghindari tuntutan hukum.

Kedua, negara mengakomodir dan mensponsori kekerasan terhadap rakyat sipil, dengan cara membentuk dan membiayai milisi sipil. Dan ketiga, menyajikan indikasi bahwa rangkaian kekerasan dan kejahatan kemanusiaan pada masa transisi 1998 adalah desain aktor-aktor negara.

Setara Institute juga melihat keengganan kepemimpinan Jokowi periode I untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu menemukan jawabannya pada pengakuan Kivlan Zen.

“Sebab aktor-aktor yang diduga terlibat sebagian besar berada dalam lingkaran kekuasaan Jokowi,” ujarnya.

Sementara pada sisi lain, Jokowi terlanjur mengumbar janji untuk menyelesaiakan kasus-kasus tersebut, sebagaimana tertuang dalam Nawacita dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Dan ternyata hingga jelang akhir masa jabatannya, tuntutan keadilan dari para korban sama sekali diabaikan Jokowi.

Sebagai presiden pilihan rakyat secara demokratis, Ismail menegaskan, Jokowi harus memiliki pembeda dengan rezim antidemokrasi dan otoritarian di masa lalu.

“Salah satu pembeda itu adalah dengan lekas membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc dan tidak mengangkat kembali menteri-menteri yang punya beban masa lalu,” demikian Ismail yang juga Pengajar Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. (Hendri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here