Presiden Jokowi: “Saya Sudah Minta Menkeu Hilangkan Pajak Kertas”

0
Jokowi saat menyampaikan pidato Visi Indonesia.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi, mendengar keluhan Serikat Perusahaan Pers (SPS) yang menginginkan agar pemerintah membebaskan pajak bagi pengetahuan (no tax for Knowledge). Terkait hal tersebut, dirinya sudah meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk menghilangkan pajak kertas.

“Saya sudah meminta Menteri Keuangan untuk menghilangkan itu,” ujar Kepala Negara pada pertemuan dengan Forum Pemimpin Editorial di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Presiden Jokowi mengaku sudah sering mendapat keluhan soal tingginya pajak kertas dari perusahaan media cetak.

“Saya sering mendapat keluhan soal ini,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sebelumnya, perjuangan SPS Pusat untuk meminta Menkeu mendikusikan soal penghapusan pajak kertas mendapat respon negatif.

Bahkan, melalui surat yang ditandatangani Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti, Menkeu belum bisa memenuhi permohonan tersebut. Bahkan, dalam surat disebutkan tidak ada penjelasan memadai.

Berikut bunyi kutipan surat dari pihak Kemenkeu kepada SPS Pusat, “Kami dengan menyesal belum bisa memenuhi permohonan pengurus SPS Pusat untuk bertemu Menteri Keuangan.”

Untuk diketahui, Pengurus SPS Pusat pada tanggal 9 Juli 2019 berkorespondensi dengan Menkeu, guna mencari momentum mendiskusikan isu No Tax for Knowledge. Upaya ini adalah tindak lanjut dari saran Wakil Presiden Jusuf Kalla saat pengurus SPS Pusat beraudiensi dengannya di Kantor Wapres Jalan Merdeka Utara, Jakarta, pada 18 Maret 2019 lalu.

Bahkan, jauh sebelumnya Pengurus SPS Pusat pernah bertemu dengan Sri Mulyani tahun 2008, ketika menjabat Menkeu di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dan saat itu, Menkeu menolak usulan no tax for Knowledge SPS.

Padahal, no tax for Knowledge pada hakikatnya merupakan sebuah perjuangan para penerbit media cetak guna mendapatkan keringanan terhadap pajak pembelian kertas dan penjualan produknya. Hal yang sama telah dikenyam oleh penerbit buku di Tanah Air, yang memperoleh insentif atas pajak penjualan buku. Perjuangan ini tentu punya dasar yang kuat.

Sebagai satu-satunya asosiasi penerbit pers cetak di Indonesia yang beranggotakan 450 penerbit, SPS meyakini pemberian insentif atas pembelian kertas koran dan penjualan media cetak, tidak akan membuat pundi-pundi keuangan Negara tergerus. (Donna)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here