Pemerintah Konyol Menaikan Gaji Dewas dan Direksi BPJS Kesehatan Ditengah Amburadulnya Pelayanan

Kantor BPJS Kesehatan.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Prof Dr H Dailami Firdaus mengatakan persoalan defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sepertinya sudah menjadi penyakit kronis yang tidak sembuh-sembuh.

“Seperti itulah kita mengumpamakan situasi BPJS Kesehatan saat ini. Ratusan juta rakyat sudah dijamin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Program JKN, tetapi BPJS Kesehatan itu sendiri sejak 2014 menderita penyakit permanen yaitu ‘defisit’,” kata Dailami dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Rabu (14/8/2019).

Sejatinya, lanjut Senator dari DKI itu, yang harus dibenahi adalah manajemen BPJS itu sendiri dalam mengelola uang rakyat yang dibayarkan sebagai premi kepesertaan BPJS, baik yang berasal dari APBN, APBD maupun iuran Mandiri. Misalnya, pembayaran kapitasi ke Pemerintah Daerah (Pemda) sebesar Rp 2,5 Triliun, seharusnya tidak lagi harus diberikan ke pada Pemda, tapi lebih dimanfaatkan untuk pelayanan kepada pasien.

“Apalagi disetiap APBD masing masing daerah sudah ada post anggaran untuk belanja Sektor Kesehatan, begitu juga di APBN. Jadi sebaiknya pemberian dana kapitasi kepada pemda dihapus saja karena pemborosan terhadap dana pengelolaan jaminan kesehatan,” ungkapnya.

Bang Dailami, panggilan akrab Dailami Firdaus menambahkan, selain dana kapitasi, banyak RS (rumah sakit) yang tidak sesuai antara tipe RS nya dengan fasilitas yang dimiliki. Ada RS tipe C tapi fasilitas yang dimiliki tidak sesuai dengan tipenya.

“Bahkan diketemukan ada lebih dari 600 RS, dengan nilai lebih bayar sekitar lebih dari Rp 800 miliar. Ini jelas pemborosan, sehingga kemenkes harus memperketat pengawasan terhadap akreditasi RS agar besarnya pembayaran biaya pengobatan yang dibayar BPJS sesuai dengan tipe RS” ujar Ketua Dewan Pembina Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia).

Bang Dailami menyanyangkan rencana pemerintah menaikan iuran bagi peserta, karena itu bukanlah solusi yang menyelesaikan masalah.

“Justru akan menimbulkan masalah yang baru. Karena akan menjadi beban biaya hidup masyarakat ditengah penghasilan masyarakat yang tidak bertambah” tegasnya.

Meski demikian, dirinya juga mengakui ada ketidakpatuhan peserta membayar iuran premi BPJS, khususnya di Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dimana hanya 51% yang membayar rutin.

“Dari kondisi itu bisa kita lihat ditengah kemalasan peserta PBPU membayar iuran, ketika premi dinaikan maka akan semakin besar lagi peserta PBPU yang akan membayar rutin. Ketidakpatuhan tersebut lebih disebabkan karena pelayanan kesehatan yang mereka terima di RS tidak memuaskan. Banyak peserta yang masih sulit mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan,” bebernya.

Menyinggung soal kenaikan tunjangan Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi BPJS, ditengah amburadulnya BPJS Kesehatan yang terus defisit, merupakan keputusan konyoil yang dilakukan pemerintah. Dalam ketentuan yang baru yakni PMK No.112/PMK.02/2019 yang merupakan perubahan dari beleid terdahulu, pemberian tunjangan bisa dua kali gaji atau upah yang diterima oleh anggota dewan pengawas dan anggota dewan direksi.

“Saya rasa ini kebijakan konyol, ditengah defisitnya BPJS dan kita semua sedang memikirkan solusinya. Malah tunjangan dewas dan direksi BPJS akan dinaikan dua kali lipat,” tegas Dailami Firdaus. (Kds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here