BERITABUANA, CO, JAKARTA – lndonesia punya catatan yang baik dalam memberikan bantuan kepada pengungsi dan pencari suaka meski tidak secara resmi menandatangani Konvensi dan Protokol PBB Mengenai Status Pengungsi, menurut Direktur Jenderal lmigrasi Kemenkumham.

“Walaupun lndonesia belum merativikasi Konvensi Tentang Penanganan Pengungsi, tapi praktiknya sudah lebih 17 tahun, lndonesia memberi bantuan berkaitan dengan perlindungan HAM bagi mereka,” jelas Dirjen lmigrasi Ronny F. Sompie, dalam acara sosialisasi di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Selasa,(13/8/2019).

Menurut Ronny, mengacu pada Peraturan Presiden No 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri semua kementerian dan lembaga negara terkait serta pemerintah daerah akan bersinergi untuk menangani masalah pencari suaka.

Hal itu yang terjadi saat baru-baru ini pemerintah DKI Jakarta menampung para pencari suaka dan pengungsi di daerah Kalideres Jakarta Barat. Selain menyediakan tempat penampungan, pemda juga memberikan bantuan makanan dan minuman.

Penampungan tersebut bekerja sama dengan Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) yang memiliki mandat untuk mengurus masalah pengungsi di lndonesia, sesuai dengan perpres tersebut.

Indonesia sebagai negara transit para pengungsi, menurut Ronny, sudah melakukan kerja sama yang baik dengan UNHCR sejauh ini untuk mengurus permasalahan pencari suaka.

“Kegiatan yang dilakukan UNHCR untuk memberikan perlindungan kepada para pencari suaka dan pengungsi sudah berjalan dengan baik kerja samanya dengan lndonesia, baik Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM melalui Ditjen lmigrasi,” pungkasnya. (nico)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here