Komisi I DPR Diminta Ancam Lembaga Negara yang Malas Bahas RUU KKS

Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber & Komunikasi CISSReC, Pratama Persadha menjadi narasumber pada diskusi Forum Legislasi dengan tema "Progres Percepatan Pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS)?" di Media Center MPR/DPR RI, Gedung Nusantara III,DPR RI bersama Komisi I DPR Evita. (Foto: Jimmy)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Bahaya serangan siber terhadap Indonesia sangat nyata. Serangan siber bisa melumpuhkan Indonesia, lebih dahyat dari peristiwa blackout (listrik padam), yang terjadi pada 4 Agustus.

Saking pentingnya RUU tersebut, Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber & Komunikasi CISSReC, Pratama Persadha pada diskusi Forum Legislasi dengan tema “Progres Percepatan Pengesahan RUU Keamanan dan Ketahana Siber (KKS)?” di Media Center Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa (13/8/2019), meminta Komisi I DPR menggunakan kewenangannya untuk memaksa semua pihak yang berkompeten dengan persoalan ciber untuk duduk bersama membahas secara mendalam.

“Indonesia membutuhkan sistem keamanan dari serangan siber. Sebab saya melihat banyak institusi di Indonesia yang sangat rentan diserang siber, dan hal itu bisa terjadi karena perkembangan teknologi yang begitu masif,” kata Pratama.

Dia mencontohkan lewat internet, informasi apapun bisa didapat mulai dari racikan menu makanan sampai meracik bom. Di sisi lain, semua negara dimuka bumi ini, membutuhkan informasi terkait satu negara, terutama yang berkaitan dengan rahasia negara.

“Ancaman begitu nyata maka diperlukan UU untuk mengatur ranah siber,” kata Pratama yang sangat setuju dengan saran anggota Komisi I DPR, Evita Nursanty yang meminta agar RUU KKS jangan terburu-buru disahkan.

Pratama malah ragu kalau RUU itu bisa disahkan pada tahun 2019. Selain terjadi konflik interest diantara lembaga negara, persoalan siber harus dibicarakan secara mendalam sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

“Sebab sejauh ini kehadiran RUU tersebut tidak berkoordinasi dengan institusi yang juga menangani siber,” ujarnya.

Mengingat banyaknya kejahatan lewat siber maka kehadiran UU KKS sangat diperlukan. Untuk itu, agar RUU bisa dibahas lebih mendalam lagi, Pratama meminta agar semua pihak duduk bersama untuk membahasnya.

“Namun kalau hal itu sulit dilaksanakan karena adanya konflik interest antar lembaga, sebaiknya Komisi I DPR turun tangan. Mengapa? Karena dalam kondisi darurat, diperlukan tindakan memaksa. Kalau perlu komisi I DPR mengeluarkan ancaman kalau ada lembaga yang tidak mau duduk bersama, potong saja anggarannya,” pugkasnya. (Hendri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here