Jangan Grasak-Grusuk, RUU KKS Perlu Dibahas Mendalam dengan Lembaga Negara Lainnya

Anggota Komisi I DPR RI, Evita Nursanty menyampaikan paparannya. (Foto: Jimmy)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Indonesia membutuhkan Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS). Namun perlu diingat, persoalan siber begitu kompleks dan melibatkan banyak institusi negara, maka RUU tersebut jangan terburu-buru untuk disahkan.

Begitu ditegaskan Anggota Komisi I DPR RI, Evita Nursanty pada diskusi Forum Legislasi dengan tema “Progres Percepatan Pengesahan RUU Keamanan dan Ketahana Siber (KKS)?” di Media Center Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Pembicara lainnya Anggota Komisi I DPR RI, Jerry Sambuaga (berhalangan hadir) dan Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber & Komunikasi CISSReC, Pratama Persadha.

“Setelah saya baca dan pelajari draft RUU tersebut saya yakin kita semua setuju kalau kita butuh UU KKS. Sebab ancaman ciber bukan masalah kecil dan harus menjadi perhatian pemerintah,” kata Evita.

Dia mengambil contoh sebuah negara di Eropa yang menyerang negara lain melalui kekuatan ciber. Bahkan di Indonesia bisa saja menjadi negara yang begitu mudah diserang ciber dalam segala lini.

Namun, kendati RUU KKS itu sangat diperlukan, Evita menyarankan agar RUU tersebut tidak grasak-grusuk atau buru-buru disahkan menjadi UU. Setelah membaca substansi dari RUU itu, pihaknya melihat banyak hal yang perlu didalami lagi, mengingat RUU KKS cakupannya sangat luas.

Menurut politisi perempuan dari PDI Perjuangan itu, RUU KKS tidak bisa dimonopoli oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tapi harus dibahas dengan lembaga negara lainnya sepeeti TNI, Polri, BNPT, BIN, dan lain sebagainya.

“Langkah ini penting agar UU KKS menjadi payung hukum terkait semua persoalan siber di Indonesia,” tutup Evita. (Hendri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here