Publik Berharap, Calon Menteri Diajukan Secara Terbuka dan Transparan

0
Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePi) Jeirry Sumampow.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Calon menteri di Kabinet Kerja jilid II akan diajukan oleh koalisi partai politik pengusung pasangan calon 01 pada Pemilu 2019. Meski begitu, proses pengajuan calon menteri tersebut hendaknya terbuka dan transparan.

“Hal ini penting, supaya kabinet nanti bisa mendapatkan penerimaan, legitimasi dan kepercayaan publik yang lebih kuat,” kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePi) Jeirry Sumampow dalam siaran pers yang diterima beritabuana.co, Senin (12/8/2019) terkait pengisian kabinet kerja jilid II yang akan dibuat oleh presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi.

Disampaikan Jeiry, jika proses pengajuan calon menteri dilakukan terbuka dan transparan, pihaknya memperkirakan jalannya pemerintahan Jokowi periode kedua bisa lebih baik dan lancar untuk menuntaskan apa yang sudah dimulai sebelumnya.

Dia berpendapat, pengisian calon menteri ini bukan semata pada berapa jatah kursi yang akan didapat partai koalisi. Juga, bukan siapa dapat banyak dan siapa dapat sedikit, atau, apakah juga partai pendukung yang tak masuk parlemen akan diberikan kursi kabinet atau tidak.

Begitu juga, lanjut Jeiry, dengan posisi partai pendukung Paslon 02, akan dapat jatah atau tidak.  Begitu juga dengan pertanyaan, apakah partai koalisi akan setuju jika partai pendukung Paslon 02 juga masuk kabinet? Bagaimana nasib partai koalisi pendukung Paslon 01 jika Jokowi “nekat” memberikan kursi kepada mereka?

“Pertanyaan-pertanyaan tersebut memang menarik dan penting secara politik. Tapi, bukan disitu soalnya. Ada soal lain yang lebih penting, yang “dengan sengaja” sering dilupakan atau diabaikan. Yaitu: siapa saja figur-figur calon menteri yang akan diusulkan oleh partai? Apakah jatah partai akan diambil dari kader partai sendiri atau partai mau mengambil dari kalangan profesional atau akademisi? Lalu, apakah figur yang akan diajukan kepada Presiden cukup mumpuni untuk menjadi menteri?” kata Jeirry Sumampow.

Untuk itu, dia berpesan, ada baiknya jika proses mengajukan calon menteri ini tidak dilakukan melalui “pintu belakang” alias tertutup. Tetapi dilakukan secara terbuka dan transparan.

“Akan lebih baik jika publik ikut dilibatkan, agar bisa memberi masukan sehingga orang-orang yang nanti muncul tak membuat publik kaget,” cetusnya.

Lebih lanjut Jeirry mengatakan, mungkin perlu diusulkan agar Presiden Jokowi membuka kemungkinan keterlibatan publik dalam memberikan masukan terhadap para figur yang muncul. Soal mekanismenya bisa dibuat oleh Presiden.

Meskipun soal itu memang hak prerogatif Presiden kata dia, tapi tak salah jika Presiden berkehendak untuk libatkan publik. Sebab, bukankah para Menteri sebagai Pembantu Presiden, pada prinsipnya akan bekerja untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat?

Pihaknya kata Jeirry, mendorong agar partai politik berani dan terang-terangan mau mengumumkan ke publik siapa saja figur yang akan mereka ajukan sebagai calon menteri. Ini juga mungkin akan memudahkan Presiden melakukan seleksi calon menterinya dari nama-nama yang sudah muncul itu. Begitu juga, publik bisa berpartisipasi memberi masuk terhadap figur-figur tersebut kepada Presiden.

“Mengingat negara kita punya banyak orang-orang hebat yang layak duduk di kursi menteri, maka kami mendorong orang-orang terbaik bangsa ini untuk berani tampil dan mengajukan dirinya menjadi calon menteri kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin,” katanya seraya menambahkan, bisa secara tertulis dan bisa juga secara terbuka ke publik.

Sementara partai-partai politik non-parlemen, Jeirry Sumampow menyatakan, bisa saja secara terbuka mengajukan calon calonnya ke publik. Tentu bisa dari kader partainya sendiri maupun dari kalangan profesional dan intelektual. (Asim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here