Kasus Dugaan SPPD Fiktif DPRD Purwarkarta Terus “Memanas”

Gedung KPK RI.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kasus dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif DPRD Purwakarta Tahun 2016, terus bergulir. Kasus ini yang ramai dipermasalah masyarakat Purwakarta, saat ini sudah sampai diketahui oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang sempat diwawancari salah satu koran nasional, menjanjikan akan mempelajarinya terlebih dahulu.
“Korwil Jabar akan pelajari kasus itu (dugaan kasus SPPD fiktif DPRD Purwakarta) dan saya pelajari dulu,” katanya.

Seperti diketahui kasus ini menyeruak, karena sebelumnya, terjadi aksi demo di depan gedung DPRD Purwakarta  yang meminta Kejari menuntaskan kasus SPPD fiktif tahun 2016, soal adanya dugaan keterlibatan 45 anggota DPRD Purwakarta, yang saat ini  mereka terpilih kembali.

Saut melanjutkan, pada dasarnya setidap pengeluaran negara maupun daerah harus memiliki laporan yang jelas. “Pengeluaran negara atau daerah itu pertangungjawabannya harus transparan dan  akuntabel, nggak bisa sembarangan,” tegasnya.

Sementara Direktur Visi Integritas, Ade Irawan menyebutkan, KPK bisa masuk ke dalam kasus dugaan SPPD fiktif DPRD Purwakarta dan menuntaskannya. “Bisa masuk ke sana, kalau ada temuan lagi bisa laporkan ke penagak hukum termasuk KPK,” katanya.

Ade juga berharap, agar semua anggota DPRD Purwakarta bisa menggunakan anggaran yang ada sesuai dengan kebutuhan dan tidak melakukan manipulasi.

“Harus jelas penggunaan dana itu dan hasilnya juga membawa manfaat untuk masyarakat,” harapnya.

Seperti diketahui, pada pelantikan anggota DPRD Purwakarta periode 2019-2024, sempat diwarnai aksi demo dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Untuk Kebenaran (AMMUK), Selasa (6/8).

Aksi demo dilakukan di depan Gedung DPRD Purwakarta, di tempat pelantikan berlangsung. Mereka menuntut Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Purwakarta menuntaskan kasus surat perintah perjalanan dinas (SPPD)SPPD fiktif tahun 2016.

Sebelum aksi di depan Gedung DPRD Purwakarta, AMMUK yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Purwakarta melakukan longmarch dari Jalan KK Singawinata ke Jalan Basuki Rahmat, lalu ke Parcom dan mengarah ke GT Jatiluhur kemudian menuju Gedung DPRD Purwakarta di Ciganea.

Puluhan pendemo pun sempat bersitegang dengan para aparat didepan gerbang kantor DPRD Purwakarta. Tidak sampai disitu, para mahasiswa juga melakukan membakar bahan-bahan kering hingga api membesar. Sambil terus meneriakan penjarakan koruptor, yang telah merampok uang rakyat.

Koordinator aksi Didin Wahidin mengaku, dalam beberapa kajian ditemukan sejumlah kejanggalan. Sehingga kemudian pihaknya merasa perlu menyuarakan kebenaran, terkait penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran para legislator berdasarkan Undang-undang nomor 33 tahun 1999 tentang tidak pidana korupsi (tipikor).

“Kami meminta Kejari menuntaskan kasus SPPD fiktif tahun 2016, soal Keterlibatan 45 anggota DPRD Purwakarta dalam kasus SPPD fiktif,” kata Didin.

Terpisah, Direktur Lembaga Kajian Strategis Kebijakan dan Pembangunan (eLKAP) Kabupaten Purwakarta, Anas Ali Hamzah, menyoroti penolakan pelantikan 23 anggota DPRD petahana yang terpilih kembali pada Pemilu 2019.

“Kami meminta Gubernur Jawa Barat meninjau kembali keputusan untuk melantik 23 anggota dewan petahana yang terpilih kembali pada Pemilu 2019. Pasalnya, dugaan keterlibatan mereka pada kasus korupsi penyalahgunaan anggaran kegiatan tahun 2016 sangat kental,” ujarnya.

Menurut Anas, dalam fakta-fakta persidangan yang menyeret dua pejabat di sekretariat dewan disebutkan secara gamblang keterlibatan para anggota dewan tersebut.

“Bahkan, hakim pada pengadilan tipikor itu, memerintahkan Kejaksaan untuk mengeluarkan Sprindik baru atas dugaan keterlibatan para anggota dewan. Dalam fakta persidangan tersebut seluruh anggota dewan juga mengakui menerima aliran dana SPPD fiktif dan menandatangani kwitansi penerimaan,” jelasnya.

Seperti diketahui, kasus SPPD fiktif DPRD Kabupaten Purwakarta ini terjadi pada tahun anggaran 2016. Kejaksaan Negeri Purwakarta turun tangan dan melakukan penndalaman. Akibat 117 perjalanan dinas dan 2 kegiatan bimtek fiktif itu, negara dirugikan Rp 2,4 miliar.

edung Putih Ciganea untuk melanjutkan orasi menyampaikan aspirasi.

Koordinator Lapangan Aksi Mahasiswa, Didin Wahidin sekaligus Ketua Cabang HMI Purwakarta mengatakan, aksi ini adalah sebagai bentuk protes dalam menyikapi tindakan korupsi yang marak di Purwakarta salah satunya yang muncul di parlemen Gedung Putih Ciganea.

“Masalah korupsi di Purwakarta dampai saat ini belum tuntas, salah satunya kasus SPPD fiktif yang belum tuntas baru menjerat dua tersangka, sementara aktor intrlektualnya sampai hari ini belum di penjarakan” Kata Didin kepada sejumlah awak media.

Sambung Didin, pihaknya menolak adanya pelantikan anggota DPRD Purwakarta Periode 2019 – 2024. Pasalnya kurang lebih ada 23 anggota DPRD yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi SPPD Fiktif.

“Kami menolak pelantikan hari ini, lebih dari 50% Anggota yang dilantik hari ini terindikasi kasus SPPD Fiktif,” tambahnya.(Rls)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here