Pejabat Publik Harus Lebih Wise dalam Menyikapi Blackout

BERITABUANA.CO, JAKARTA–Peristiwa pemadaman listrik masif (blackout) pada Minggu (4/9/2019) silam memancing reaksi dari berbagai pihak di antaranya terdapat sejumlah pihak yang menempuh jalur hukum untuk menyalurkan keluhannya dengan nilai tuntutan yang tidak tanggung-tanggung, mencapai ratusan triliun rupiah.

Meski demikian, terdapat pula berbagai pihak yang menyatakan agar menyikapi peristiwa itu dengan kepala dingin, seperti Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Inas Nasrullah Zubir. Anggota DPR dari Partai Hanura mewakili Dapil Banten III tersebut meminta berbagai pihak untuk menahan diri agar tidak timbul kerugian yang lebih besar bagi rakyat kebanyakan.

“Saya memahami bahwa kita semua kecewa terkait peristiwa kemarin. Tapi jangan seperti itu, menuntut sangat besar, sampai ratusan triliun rupiah. Patut diingat, bahwa PLN ini adalah BUMN yang melayani hajat hidup orang banyak,” kata Inas dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (9/8/2019).

Listrik, jelasnya, telah menjadi kebutuhan primer bangsa Indonesia. Jika tuntutannya terkabul, apa tidak menjadi tambah susah semua. PLN bisa bangkrut untuk membayar tuntutan itu, listrik jadi mati lagi. “Jadinya justru menyulitkan semua, apa itu yang kita mau?” tutur Inas, begitu panggilan akrabnya dengan nada tanya.

Meski demikian, ia mempersilakan jika rakyat hendak menuntut kompensasi atas blackout kemarin. PLN pun diyakininya pasti memberikan kompensasi sesuai regulasi yang ada. Menurut Inas, sekarang silakan tuntut PLN untuk memberikan kompensasi. Banyak metodenya, mungkin listrik bisa digratiskan 1-2 hari atau pengurangan tagihan, macam-macam.

“Yang penting ada kompensasinya,” tegas Inas. Selain itu, ia menyayangkan pernyataan sejumlah pejabat pemerintah yang semestinya bisa lebih lebih bijak lagi dalam menyikapi kondisi yang ada, termasuk dalam menanggapi keluhan pelanggan PLN. Bukan justru seolah mendorong pelanggan yang terdampak blackout untuk melakukan tuntutan hukum.

Pendapat senada disampaikan sejawat Inas di Komisi VI, M. Nasim Khan bahwa sekarang bukan saatnya saling menyalahkan, melainkan menegaskan kembali komitmen bersama ke depannya. “Permasalahan akan selalu timbul, itu pasti. Tapi, yang terpenting bukan mencari siapa yang salah atau kambing hitam, melainkan untuk menegaskan kembali bagaimana komitmen bersama kita menyelesaikan, juga menata, mempersiapkan apapun yang terjadi ke depan,” ujarnya.

Anggota DPR RI dari PKB Dapil Jatim III itu juga memberi masukan bahwa pemerintah harus mengecek dan mengevaluasi kembali seluruh proyek energi nasional. Negara, kata Nasim, harus tegas mengevaluasi serius hal ini. Selain itu, mengecek ulang seluruh sistem energi proyek-proyek yang terbangun serta mengevaluasi yang akan dibangun, juga memastikan proses operasional sistem energi seluruh proyek nasional siap secara khusus menghadapi kemungkinan padamnya energi listrik. (Ful)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here