Dari Kongres V PDIP di Bali, Megawati Langsung Pecat Nyoman Dharmantra

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.

BERITABUANA.CO, SANUR – Ditengah-tengah meriahnya perhelatan akbar Kongres V PDI Perjuangan di Hotel Grand Inna Sanur, Bali pada 8 sampai 11 Agustus 2019, ada kabar yang membuat partai besutan Megawati Soekarnoputri itu tercoreng, yakni salah satu kadernya bernama I Nyoman Dharmantra terjerat kasus dugaan korupsi impor badang putih.

Menyikapi kelakuan kadernya yang duduk di Komisi VI DPR RI itu, sebagaimana disampaikan Sekjen DPP PDIP Hasti Kristiyanto disela Kongres V PDIP, Jumat (9/9/2019) bahwa Megawati sebagai ketua umum partai pun bersikap tegas dengan memecat anak buah itu dari keanggotaan partai, setelah yang bersangkutan resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

“Kalau terkait dengan korupsi, OTT, sikap PDI Perjuangan sangat jelas, kami akan memberikan sanksi pemecatan, tidak ada ampun,” kata Hasto.

Hasto menyampaikan pada saat Malam Budaya menjelang Kongres V PDIP, Rabu (7/8/2019) sebelumnya, Megawati sudah menegaskan demi tanggung jawab partai terhadap suara rakyat, maka partai tidak menolerir sedikitpun terhadap perilaku tindak pidana korupsi dan akan langsung diberikan sanksi pemecatan tanpa memberikan bantuan hukum.

“Megawati selaku ketua umum juga sudah menyiapkan surat keputusan pemecatan yang sudah ditandatangani. Surat itu tinggal dibubuhi nama Nyoman Dhamantra yang dalam hal ini terjaring OTT KPK,” sebut Hasto seraya menegaskan kalau korupsi yang dilakukan Nyoman tidak ada kaitan dengan penyelenggaraan Kongres V PDIP.

Sebelumnya KPK mengamankan sejumlah orang terkait dugaan suap anggota DPR RI. Salah satunya merupakan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Nyoman Dhamantra.

Jumat (9/8) pagi, setelah pemeriksaan intensif, Nyoman Dhamantra resmi menjadi tersangka. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Nyoman ditahan untuk 20 hari pertama di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Metro Jakarta Timur (Jaktim).

“INY (Nyoman) ditahan di Polres Metro Jakarta Timur,” ujar Febri saat dikonfirmasi wartawan di Gedung KPK Jalan Kuningan Raya, Jakarta Selatan.

Nyoman diduga meminta fee sebesar Rp 3.6 miliar dan Rp 1.700 hingga Rp 1.800 per kilogram dari pengurusan izin impor bawang putih dengan kuota 20 ribu ton untuk beberapa perusahaan termasuk perusahaan yang dimiliki oleh CSU alias Afung.

Dari komitmen fee tersebut, Nyoman diduga sudah menerima Rp 2 miliar yang dikirim oleh Doddy ke rekening kasir money changer milik Nyoman. Rp 2 miliar tersebut direncanakan untuk digunakan mengurus surat persetujuan impor (SPI). (Asim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here