UU Tak Melarang Rangkap Jabatan, Asal Berkualitas

Viva Yoga Mauladi, Anggota F-PAN. (Foto: Jimmy)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Rangkap jabatan antara menteri dengan ketua umum partai politik, tak ada larangan dalam Undang-Undang. Asalkan menteri itu berkualitas, integritas, loyalitas, kapabilitas, memiliki leadership yang baik untuk mengelola lembaga, tapi semua itu hak prerogatif presiden.

Demikian disampaikan Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Viva Yoga Mauladi dalam Dialektika Demokrasi yang mengambil tema “Periode Kedua Jokowi, Masihkah Larangan Aturan Rangkap Jabatan Diberlakukan?” di Media Center Gedung Nusantara III DPR RI, Kamis (8/8/2019).

Menurut dia, tidak ada aturan menteri itu dari parpol maupun non parpol. Jadi, salah jika menyebut dari parpol itu tidak profesional, dan sebaliknya dari non parpol itu profesional.

“Juga tak tepat koalisi pemerintah anti kritik, dan oposisi yang kritis. Di DPR ini keduanya sama-sama menjalankan fungsi kontrol kepada pemerintah,” jelas Viva.

Hal yang sama juga disampaikan Direktur Eksekutif Voxpol Indonesia, Pangi Syarwi Chaniago jika rangkap jabatan itu tidak diatur dalam UU No. 23 tahun 2014. Menurut dia, selama jabatan itu tidak dibiayai oleh APBN dan APBD, maka rangkap jabatan itu boleh saja.

“Karena itu Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, disamping waktunya tinggal 1,5 tahun, maka tak masalah dan dipertahankan oleh Jokowi,” katanya.

Sementara Menkopolhukam Wiranto, dan Puan Maharani harus mundur dan non aktif dari Hanura dan PDIP. Sedangkan Ketua Umum PKB A. Muhaimin Iskandar memilih tetap memimpin partai dan Wakil Ketua MPR RI.

Lalu, apakah ke depan kebijakan rangkap jabatan itu akan diberlakukan lagi? Menurut Pangi, Jokowi sudah berhasil di periode pertama, sehingga ke depan bisa tidak berlaku lagi.

“Jokowi sepertinya perlu kerja cepat dan tak mau repot lagi dengan urusan parpol,” pungkasnya. (Kds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here