RUU Daerah Kepulauan Jawaban Atas Tuntutan yang Muncul dari Daerah

Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali. (Foto: Jimmy)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mengatakan, meskipun sampai saat ini telah terdapat sembilan Undang-Undang (UU) yang mengatur pemerintah daerah, tetapi berbagai tuntutan akan disparitas kesejahteraan di daerah masih banyak. Hal itu dikarenakan undang-undang yang ada saat ini belum memadai dan implementasinya belum ada.

Karenanya, Zainudin Amali berbicara dalam FGD dengan tema “Percepatan Pembangunan Provinsi Kepulauan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat” di Kantor Lemhanas, Jakarta, Kamis (8/8/2019), beranggapan RUU Daerah Kepulauan tersebut sebagai jawaban atas tuntutan-tuntutan yang muncul dari daerah.

“Kita sudah berada dalam tahap ini, kita tidak boleh mundur. Karena saya punya keyakinan bahwa otonomi daerah menjadi perekat NKRI. Komitmen tentang penyelesaian undang-undang ini, semua fraksi sepakat. Kalau pemerintah bisa segera masukkan DIM, kita akan kebut,” jelasnya.

Senada, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fahira Idris, menganggap bahwa regulasi yang ada saat ini belum memberikan modal pembangunan yang layak di daerah kepulauan. Pengelolaan atas sumber daya yang terdapat di daerah kepulauan juga masih terpusat, padahal sumber daya-sumber daya di daerah kepulauan memiliki nilai yang sangat besar.

“Secara de facto UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah belum memenuhi azas kepastian hukum untuk pengelolaan wilayah laut. Kita sudah punya UU Desa, tapi daerah-daerah belum merasakan. Kita melihat dengan kepala sendiri soal disparitas. Menurut saya RUU ini perlu disahkan untuk kepentingan orang-orang di daerah kepulauan agar bisa merasakan percepatan pembangunan seperti kita,” ucap Anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta ini. (Kds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here