BERITABUANA.CO, JAKARTA – Rebutan kursi pimpinan MPR oleh partai politik sebagai fenomena yang tidak bisa dihindari. Pasalnya, semua anggota MPR adalah kader partai. Namun yang perlu diingatkan setiap proses pemilihan harus transparan.

Demikian penilaian Direktur Eksekutif CSIS, Philips J Vermonte pada dialog empat pilar MPR RI, bertema  “MPR Rumah Kebangsaan”, di Media Center Gedung Nusantara III DPR RI, Jumat (2/8/2019).

“Selama proses-proses itu dilakukan secara transparan dan mengikuti fatsun politik tak masalah,” katanya.

Menurut Philips, fenomena itu wajar terjadi. Sebab parpol koalisi yang menang dalam pilpres mengincar kekuasaan yang lebih besar. Sementara pihak atau partai yang jagonya kalah pada pilpres menurutnya, idealnya harus rela untuk tidak berkuasa.

Namun justru mereka juga memiliki hasrat politik untuk berkuasa, minimal menempatkan kadernya di kursi pimpinan MPR.

“Soalnya MPR RI itu menjadi mercusuar, payung kebangsaan,”  katanya.

Philips mencontohkan terjadinya politik identitas saat Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, dengan munculnya penolakan calon pemimpin ‘kafir’ atau non muslim, yang ditujukan kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Seharusnya menurut dia, MPR berperan penting untuk ambil bagian konstitusional bahwa siapapun dan dari amana pun sebagai warga negara berhak dipilih dan memilih di negara ini.

Sama halnya saat pilpres dan pasca pilpres 2019 lalu. Karena itu, figur pimpinan MPR idealnya orang mampu berpikir dan bertindak melampaui partai politiknya agar tidak partisan.

“Itu tantangan terbesar bangsa ini. Harus menjalankan prinsip-prinsip kewarganegaraan, yang sama-sama mempunyai hak politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Tapi, itu dilanggar di pilgub DKI Jakarta maupun pilpres 2019 lalu,” tambah Philips.

Dia juga mengakui untuk menjadikan MPR sebagai mercusuar kebangsaan tidak semudah membalikkan tangan  karena butuh keikhlasan dan kebesaran hati elit partai politik. (Hendri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here