Arwani : Politik di MPR Malah Rebutan Pimpinannya

0
Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “MPR Rumah Kebangsaan” di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) MPR RI, Arwani Thomafi merasa galau dengan lembaga MPR, yang akhir-akhir ini mendapat sorotan kurang sedap. Isu yang muncul kata dia, memperlihatkan betapa seksinya lembaga  MPR.

“Isinya lebih pada isu politik, tetapi politiknya adalah rebutan kursi pimpinan MPR, tidak jauh dengan lima tahun lalu, tidak ada substansi yang diharapkan, nilai yang muncul dari penambahan jumlah pimpinan tidak ada, kecuali akomodasi kekuatan politik saja,” ujar Arwani ketika menjadi pembicara dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “MPR Rumah Kebangsaan” di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (2/8/2019).

Dia menyatakan, setelah periode MPR dipimpin Taufik Kiemas (2009-2014), lembaga MPR menjalankan tugasnya apa adanya, tidak ada lagi tugas-tugas lain. Sedang tugas rutinnya adalah amandemen konstitusi dan melakukan pengkajian.

Sementara isu yang berkembang tidak jauh dari isu penguatan lembaga DPD RI, soal GBHN dan  isu MPR itu sendiri.

Dalam kaitan inilah Arwani melihat narasi rumah kebangsaan menjadi menarik dan.penting bagi MPR.

“Bayangkan, lima tahun setelah pilpres 2014, luar biasa gonjang ganjing, terjadi pembelahan politik, setelah pilpres, ada pilkada serentak, ini seperti membuat kita semua menjadi terkejut,” kata dia.

Setelah era Taufik Kiemas kata dia lagi, tidak ada langkah maju dari apa yang jadi amanat UU atas MPR itu sendiri.

“Maka, jika MPR adalah rumah kebangsaan, harus ada pijakan konstitusional nya, misalnya seperti memperkuat lembaga MPR,” ucapnya.

Karena itu, dia berharap, menuju 2019, MPR periode mendatang jangan lagi diterpa isu-isu yang tidak substantif atau dikurangi, misalnya soal pimpinan MPR itu sendirian.

“Kita harus mulai dari hal yang mendasar, tetapi dengan cara bermusyawarah,” imbuhnya.

Dalam hal ini menurut Arwani, semua pimpinan partai politik bertemu, berkumpul dalam satu meja sambil bermusyawarah. Dia menyatakan, PPP welcome dengan tidak ikut-ikutan mengajukan calon pimpinan MPR.

“Duduk bersama, bermusyawarah, dari pada bicara paket-paket an, sehingga soal pimpinan MPR nanti tidak perlu ada kegaduhan,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan, penambahan jumlah pimpinan MPR justru membebani keuangan negara, sebab setiap satu orang pimpinan diperkirakan bisa memakan anggaran antara Rp 4 – Rp 5 miliar setahun.

“Banyak sekali. Pada hal, jumlah pimpinan MPR kan berdasarkan kebutuhan, dalam hal ini cukup lima saja, tidak perlu sampai sepuluh,” kata Arwani seraya menambahkan, hal ini tidak efisien apalagi dikaitkan dengan tugas-tugas MPR.

Untuk itu harapan dia, untuk memilih pimpinan MPR periode mendatang, sebaiknya dilakukan dengan jalan musyawarah. Kalau tidak kata dia, maka mewujudkan MPR sebagai rumah kebangsaan hanya isapan jempol saja.

“Kita kembali seperti periode 2009, pimpinan MPR disusun atas musyawarah,” ajak Arwani seraya menyarkan agar hal ini harus dimulai oleh pimpinan partai politik. (Asim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here