Pencurian Data Pribadi Sudah Masif, Presiden Jokowi Perlu Terbitkan Perppu

Ilustrasi.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengomentari maraknya jual beli data pribadi dan kependudukan belakangan ini. Bahkan, dia menganggap persoalan pencurian atau jual beli data pribadi ini sudah darurat, karena itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

“Sebenarnya kalau yang darurat begini, saya minta presiden bikin perppu saja, karena pencurian data warga negara ini sudah masif,” kata Fahri Hamzah kepada wartawan usai mendampingi Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima delegasi House Democratic Partnership, United States House of Representatives (US HDP) yang dipimpin Congressman Mr. David Price di Gedung DPR RI, Rabu (31/7/2019) kemarin.

Pimpinan DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu mengaku hampir semua masyarakat sering mendapatkan pesan singkat (short message service/SMS) gelap yang berisi berbagai macam penawaran produk.

“Saya terus terang, semua kita ini sudah dapat SMS gelap, pemasaran macam-macam. Itu artinya (data pribadi) kita ini bobol,” ujarnya.

Fahri kadang menyuruh stafnya untuk membeli SIM card baru. Hanya saja, kadang langsung keluar pula iklan-iklan macam-macam.

“Begitu SIM card-nya keluar, langsung keluar itu kampanye iklannya,” sebut inisiator Ormas Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) itu seraya menjelaskan hal ini berarti data pribadi sudah bobol, dan seluruh warga negara ini datanya sudah dipegang orang.

Ini, menurut Fahri yang disebut oleh para ahli sebagai jalan menuju digital dictatorship. Dia juga mengatakan ketika database dipegang orang lain, maka mereka bisa melakukan pemantauan kehidupan warga negara, melebihi kemampuan seseorang memantau sendiri diri sendiri.

“Apalagi, pemerintah memantau kita. Ini sudah dipantau swasta semua, sehingga nanti apa yang dibeli, apa yang dipakai, semua itu dipengaruhi oleh pasar, oleh pemain-pemain yang memegang database,” paparnya.

Karena itu, ujar Fahri, sebaiknya presiden segera menerbitkan perppu perlindungan data pribadi, supaya persoalan-persoalan seperti ini tidak terus berkembang dan dijadikan bisnis. Dirinya juga meminta Kemendagri segera menyelesaikan persoalan e-KTP, dan membuat protokol perlindungan data kependudukan.

“Saya curiga nih kenapa e-KTP lama banget. Ya ini kan sudah lebih 10 tahun, masa iya sih tidak selesai-selesai. Tadi mau dipakai di Pemilu 2014, tetapi ini tidak selesai-selesai,” jelas Anggota DPR RI dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu. (Aldo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here