Iuran BPJS Dinaikan, Besaran Jumlah Belum Ditentukan

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi, mengatakan, memang sudah seharusnya menaikan iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran BPJS ini sebagai upaya ini sekaligus untuk menekan defisit anggaran eks PT Askes (Persero) tersebut.

“Sebenarnya sejak dari dulu diusulkan untuk dinaikan. Tapi terus didiamia  karena khawatir tidak populis. Sekarang kan akhirnya dinaika  juga, pemerintah juga akhirnya setuju,” Dede Yusuf yang dihubungi wartawan, Rabu (31/7/2019).

Sekarang ini, jelas Dede, akibat terus didiamkan atau tidak dinaikan iuran,  maka defisitnya terus naik hingga Rp 28 triliun saat ini. Artinya, jika dari dulu iurannya dinaikkan mungkin defisitnya tidak sebesar ini. Namun, Komisi IX DPR RI akan menyikapi berapa kenaikkannya dan untuk siapa.

“Artinya jika kelas tiga tentu harus dipikirkan karena PBI-nya (Peserta Bantuan Iuran) kan belum naik. Kalau kelas tiganya mau dinaikkan maka PBI-nya harus dinaikkan,” tambahnya.

Dede mengaku mendapatkan kabar bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) mengakui ada dua juta lebih data PBI yang tidak tepat sasaran. Padahal tahun lalu pun, pihaknya sudah memberikan teguran bahwa bahwa datanya tidak bisa diklarifikasi oleh BPJS. Karena verifikasi PBI hanya oleh Kemensos, sehingga data PBI berawal dari pendataan yang amburadul.

Kemudian, lanjut Dede, pemerintah juga tidak cukup hanya menaikkan iuran tapi juga harus memperhatikan sekitar 45 persen peserta mandiri yang tidak rutin membayar.
Adanya yang belum rutin membayar itu artinya, kesadaran masyarakat terhadap investasi kesehatan belum maksimal. Sehingga diperlukan sosialisasi dan melakukan program promotif preventif secara masif. Bisa memulai dari sekolah, di desa-desa kelurahan dan lainnya.
Kemudian, masih menggunakan menurut Dede, Kementan dan Badan POM harus saling berkoordinasi. Terutama mengenai makanan-makanan yang dapat meningkatkan penyakit gula misalnya, maka harus ada pembatasan. Namun pembatasan bukan berarti melarang orang untuk makan tapi menyampaikan bahayanya jika berlebihan.

Untuk diketahui, pemerintah akhirnya setuju untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan keputusan itu diambil pemerintah saat rapat terbatas terkait defisit BPJS Kesehatan di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/7/2019).

“Kemarin ada beberapa hal yang dibahas dan prinsipnya kita setuju. Namun perlu pembahasan lebih lanjut, pertama, kita setuju untuk menaikkan iuran,” ujar JK saat diwawancarai wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Namun, JK mengatakan, pemerintah belum menentukan besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sebagai informasi, iuran BPJS Kesehatan untuk ruang perawatan kelas III sebesar Rp 25 ribu per orang, Kelas II sebesar Rp 51 ribu, dan kelas I sebesar Rp 80 ribu.

“Tapi berapa naiknya, nanti dibahas oleh tim teknis, nanti akan dilaporkan pada rapat berikutnya,” ujar JK. (Aldo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here