Pembahasan RUU PKS Diminta Tunda, Ini Alasannya

by -
Forum legislasi dengan tema "RUU PKS Terganjal RKUHP?' dengan menghadirkan narasumber Anggota Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka , Anggota Komisi III DPR RI, Taufiqulhadi dan Ketua Sub Komisi Pendidikan Komnas Perempuan, Masruchah di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. (Foto : Jimmy)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kalangan Komisi III DPR RI mewanti-wanti kalau Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), berpotensi bertabrakan dengan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Bahkan, kalau dilanjutkan dikhawatirkan akan terjadi over kriminalisasi.

“Masalah kekerasan dan atau kejahatan seksual itu sudah diatur dalam RKUHP yang akan disahkan oleh Komisi III DPR RI, karenanya kalau RUU PKS itu dilanjutkan bisa tabrakan dan berpotensi over kriminalisasi. Baik bagi korban maupun pelaku,” tegas Anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem, Taufiqulhadi pada diskusi Forum Legislasi “RUU PKS Terganjal RKUHP?” di Media Center Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Menurut dia, apapun yang mengarah kepada kekerasan seksual semua bisa dikriminalisasi. Sementara RKUHP lebih pada perlindungan bagi korban maupun pelaku dari amukan massa. Karena itu, yang dimaksud kekerasan seksual dalam RUU PKS itu definisinya harus jelas agar tak terjadi multitafsir.

“Jadi, wajar kalau pihak kepolisian menolak RUU PKS ini karena definisi kekerasan seksual belum clear, dan pidananya sudah diatur di RKUHP,” kata mantan jurnalis ini.

Pihaknya pun berharap agar RUU PKS dilanjutkan setelah menunggu RKUHP disahkan. Atau opsi lain, Taufiqulhadi menyarankan agar sebagian pasal-pasal RUU PKS itu bisa dimasukkan secara simultan ke dalam RKUHP sebelum disahkan. (Hendri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *