GBHN Diperlukan agar Pembangunan Langsung Dirasakan Rakyat

0
Anggota Fraksi PAN MPR RI, Ali Taher Parasong. (Foto: Jimmy) menyampaikan paparannya pada diskusi Empat Pilar MPR.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) diperlukan untuk mengontrol pencapaian dan anggaran pembangunan. Dengan demikian pembangunan lebih terukur dan dapat dirasalan langsung oleh rakyat.

Pendapat tersebut disampaikan Anggota Fraksi PAN MPR RI, Ali Taher Parasong pada diskusi Empat Pilar MPR bertema “Rekomendasi Amandemen (Konstitusi) Terbatas untuk Haluan Negara” di media center, DPR, Senin (29/7/2019) kemarin. Pembicara lainnya Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing.

“Jadi, amandemen atau tidak oleh MPR RI periode 2019 – 2024 mendatang, yang terpenting itu harus ada haluan negara, agar anggaran dan kontrol terhadap capaian pembangunan itu terukur dan terarah dengan baik,” kata Ali.

Mantan Sekretaris Fraksi PAN MPR ini melihat selama ini proses pembangunan di Indonesia tergantung pada janji-janji kampanye atau visi misi presiden. Kalau seperti yang terjadi, menurut Ali yang juga Ketua Komisi VIII DPR ini, proses pembangunan sama saja bergantung kepada presiden.

“Jangan sampai anggaran di APBN itu tidak terstruktur, sistimatis dan masif untuk mengentaskan kemiskinan,” ujarnya.

Dia mencontohkan pembangunan infrastruktur yang begitu masif namun persoalan kemiskinan tidak tersentuh. Berdasarkan catatannya, tingkat kemiskinan di Indonesia berkisar 9,82 persen, dengan angka kumulatif sebanyak 26 sampai 27 juta orang.

“Dengan jumlah penduduk hampir 270 juta jiwa, angka rakyat miskin tidak menurun. Di sisi lain pembangunan infrastruktur tidak banyak rakyat yang menikmatinya. Itu terjadi karena tidak ada di GBHN ” tegas Ali.

Dia menegaskan lagi amandemen apapun yang paling penting adalah mengembalikan fungsi GBHN itu ke dalam konstitusi.

“Ini yang jauh lebih penting dilakukan, ” demikian Ali Taher. (Hendri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here