Bupati Kudus Korupsi Lagi Karena Hukumannya Dulu Lembek

Adilsyah Lubis.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ulah Bupati Kudus Muhammad Tamzil yang kena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Jumat (26/7/2019) kemarin, memang luar biasa. Apalagi, yang bersangkutan masih berani melakukan tindak pidana korupsi pada hal sebelumnya sudah pernah dijebloskan ke penjara karena kasus serupa.

Menurut pengamat dan penggiat anti korupsi Adilsyah Lubis, kenekatan Bupati Kudus tersebut tidak lain karena merasakan hukuman yang diterimanya ketika dulu terjerat korupsi ternyata tidak ada apa-apanya.

“Ya. Bisa jadi hukuman yang dijatuhkan hakim ketika itu kelewat lembek, dulu dia cuman menjalani masa tahanan hanya 20 bulan, jadi tidak ada efek jera,” kata Adilsyah menjawab beritabuana.co di Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Bupati Kudus Muhammad Tamzil beserta staf khususnya AS dan Plt Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kudus Akhmad Sofyan ditangkap KPK lewat OTT di Kudus. Mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena dugaan kasus jual beli jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten Kudus.

Muhammad Tamzil diduga minta uang melalui staf khususnya kepada Akhmad Sofyan untuk pengisian jabatan yang dimintanya. Uang tersebut digunakan bupati untuk melunasi cicilan kredit mobil pribadinya. Muhammad Tamzil terpilih sebagai Bupati Kudus lewat pilkada serentak tahun 2018. Dia bisa terpilih, meski sebelumnya dia sudah menjadi terpidana dalam kasus korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus tahun anggaran 2004.

Melanjutkan pernyataannya, Adilsyah Lubis mengaku heran dengan kesuksesan Muhammad Tamzil dalam pilkada 2018. Seorang mantan narapidana koropsi dicalonkan dan kemudian menang karena rakyat lebih banyak memilih dia.

“Aneh memang ada, timbul pertanyaan, ada apa? Nah, begitu kembali jadi Bupati, ya korupsi lagi, kali ini jual beli jabatan,” tandasnya.

Menurut Adilsyah, perbuatan Muhammad Tamzil untuk berbuat korupsi kembali disebabkan hukuman yang ringan, sehingga dia tidak kapok dan tidak ada efek jera.

“Sekarang saatnya memberikan hukuman yang setimpal atas terulang nya kembali perbuatannya,”ujar Adilsyah seraya menambahkan, sekurang-kurangnya dijatuhi hukuman 20 tahun penjara.

“Kemungkinan dia itu anggap enteng undang-undang Korupsi dan hukuman anti korupsi di Indonesia,” katanya lagi.

Adilsyah berharap, kejadian seperti Bupati Kudus jangan lagi dialami oleh kepala daerah lain. Sudah terlalu banyak kepala daerah ditangkap KPK dan dijebloskan ke dalam penjara karena kasus korupsi.

“Tidak akan terulang kembali apabila hukum anti korupsi betul-betul memberi efek jera bagi para koruptor. Perlu memang dipertimbangkan ancaman hukuman mati atau setidak-tidaknya hukuman seumur hidup,” imbuh Adilsyah. (Asim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here