GBHN Bisa Berfungsi Sebagai Alat Ukur, Sudah Sangat Benar

0

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Difungsikannya kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), saat ini menjadi wacana yang semakin menguat. Bahkan sudah ada niatan para politisi Senayan melakukan

amandemen terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amandemen itu tak lain menghidupkan kembali GBHN

Ali Taher Parasong, anggota MPR RI dari Fraksi PAN, membenarkan bahwa tidak ada isu yang lebih menarik saat ini selain menghidupkan kembali GBHN. Namun, kata dia, amandeme UUD 45, untuk menghidupkan kembali GBHN, tidak bisa dilaksanakan pada sisa periode anggota MPR tahun 2014-2019.

Meski seperti itu, ia mengaku tetap mendukung rencana pelaksanaan amandemen terhadap UUD NRI 1945, yang salah satu agendanya adalah, mengembalikan Garis-Garis Besar Haluan Negara ke dalam konstitusi.

Karena, kata dia, kembalinya GBHN ke dalam konstitusi dapat menjadi alat ukur keberhasilan pembangunan yang dijalankan pemerintah.

“Tidak seperti sekarang, pemerintah melakukan pembangunan hanya berdasarkan Visi dan Misi saat kampanye saja,” ujar Ali pada diskusi ‘Empat Pilar MPR RI’, menyoal “Rekomendasi Amandemen (Konstitusi) Terbatas Untuk Haluan Negara”, di Ruang Media Center MPR/DPR/DPD RI, Senin (29/7/2019).

Diskusi itu sendiri menghadirkan dua narasumber, yaitu anggota Fraksi PAN MPR RI, Ali Taher Parasong dan pakar Politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing.

Ali melanjutkan, masalah GBHN adalah hal yang sangat penting. Tinggal sekarang tinggal kemauan politik dari para parpol yang ada di parlemen.

Parpol di parlemen pun harus memiliki pikiran dan tujuan yang sama soal GBHN. Karenanya mereka perlu melakukan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi itu pun harus berjalan alami. “Memang, awalnya terasa sulit, sebagai akibat kontestasi yang keras dalam pemilu. Namun, seiring berjalannya waktu, partai-partai yang sempat bersitegang itu akan mencair dengan sendirinya,” ungkap Ali.

“Saat ini memang sangat sulit lembaga legislatif bisa berlaku sebagai penyeimbang, jika koalisi pemerintah hasil pemilu 2019 terlalu gemuk. Padahal, salah satu fungsi DPR itu jelas sebagai lembaga pengawas”, kata Ali Taher menambahkan.

Mestinya, kata Ali Taher jumlah partai oposisi setidaknya jangan sampai terpaut terlalu jauh. Ini penting, agar keseimbangan bisa benar-benar diwujudkan. Karena kalau tidak, koalisi pemerintah yang terlampau gemuk bisa memicu munculnya tirani kekuasaan. Akibatnya roda kepemerintahan jalannya akan ngambang pagi tanpa terciptanya GBHN.

“Pembangunan jalan tol misalnya, ternyata tidak cukup signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Padahal, seluruh potensi pendanaan terlanjur dikerahkan untuk pembangunan infrastruktur termasuk jalan bebas hambatan. Ini semua berjalan karena tanpa adanya arah, yakni GBUN,” kata Ali Taher.

Kembali ke GBHN

Pernyataan serupa disampaikan pakar Politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing. Menurutnya, sudah sangat benar Indonesia kembali kepada model GBHN.

Hanya saja, kata dia, GBHN itu hanya mencantumkan gari-garis besar pembangunan, tidak termasuk masalah teknis. Agar tidak membatasi kreativitas dan managerial Presiden.

Menyangkut persoalan parpol koalisi yang terlalu gemuk, kata Emrus bukanlah hambatan bagi partai oposisi untuk melakukan check and balance. Asal tema dan isu yang dilemparkan benar-benar membela kepentingan rakyat, persoalan jumlah tidak akan menjadi masalah.

“Apalagi saat ini ada media sosial. Bukankah media sosial itu saat ini sudah melakukan fungsi kontrol melebihi anggota DPR sendiri. Jadi jumlah sebanarnya bukanlah persoalan untuk menghidupkan keseimbangan di parlemen”, kata Emrus Sihombing. (Rls)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here