Peristiwa Sabtu Kelabu Selalu Menarik untuk Diceritakan

by -

Oleh: Andoes Simbolon

Andoes Simbolon. (Ist)

PERINGATAN peristiwa 27 Juli 1996 kali ini seperti memiliki keistimewaan. Tidak tahu keistimewaan buat siapa. Tetapi istimewa, karena peringatan kali ini ketika PDI Perjuangan dinyatakan sebagai partai politik pemenang pemilu 2019. Lebih istimewa lagi, kader PDI Perjuangan, yaitu Joko Widodo atau Jokowi juga dinyatakani sebagai pemenang pemilihan presiden. Istimewa bukan??

Meski sudah banyak literatur tentang peristiwa 27 Juli, tetapi selalu menarik untuk menampilkan kejadian 23 tahun silam. Peristiwa 27 Juli atau ada yang menyebut Sabtu Kelabu atau  Kudatuli adalah usaha  dari  sekelompok massa yang mengatasnamakan sebagai pendukung Kongres mengambil alih kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro 58, Menteng Jakarta Pusat.

Ya, kelompok massa ini mendapat “perintah” dari atasannya untuk mengusir massa pendukung Megawati Soekarnoputri. Mereka harus diusir karena Megawati Soekarnoputri sudah tidak diakui oleh pemerintah sebagai Ketua Umum DPP PDI.  Pemerintah hanya mengakui pimpinan PDI yang sah, yaitu Soerjadi – Buttu Hutapea, Ketua umum dan Sekjen DPP PDI . 

Soerjadi sendiri dipilih secara aklamasi dalam perhelatan Kongres yang diadakan beberapa minggu sebelumnya di asrama haji, Medan, Sumatera Utara.

Nah, disini lah persoalan itu bisa terjadi, yaitu perpecahan di kandang banteng. PDI terbelah menjadi dua kubu, antara kubu pendukung kongres dan kubu pendukung Megawati atau disebut Promeg.

Bagaimana itu bisa terjadi?? Konon, dalam rapat DPP PDI sekitar awal bulan Juni, ada pembahasan usulan diadakan kongres oleh beberapa pengurus PDI ditingkat provinsi dan kabupaten (DPD/DPC).  Pengurus DPP PDI yang lain seperti Fatimah Achmad, dalam rapat itu terkesan memaksakan kongres harus dilaksanakan seperti yang disuarakan oleh pengurus DPD dan DPC.

Maka suasana rapat hari itu pun memanas. Terjadi perdebatan sengit antara mereka soal alasan pelaksanaan kongres. Ketua umum DPP PDI Megawati Soekarnoputri jelas dan terang-terangan menolak gagasan kongres. Roy BB Janis, Alexander Litaay, Hariyanto Taslam, Mangara Siahaan, Suparlan, Noviantika Nasution, Jhon Sare, Kwik Kian Gie dan Laksamana Sukardi berada dibelakang Megawati Soekarnoputri. Mereka kompak berpendapat, kongres belum saatnya diadakan, dan PDI sedang fokus konsolidasi menghadapi pemilu 1997.

Lebih penting lagi, argumentasi Megawati soal keberadaan DPP PDI periode 1993-1998 sudah sah sesuai AD/ART. Meski DPP PDI yang dipimpin Megawati adalah produk musyawarah nasional (Munas) tahun 1993 di Kemang, Jakarta Selatan, tetap sah dan tidak melanggar aturan partai.

Karena tidak ada titik temu, dan suasana tak kondusif, maka rapat hari itu pun di skors, bukan ditutup, masih akan dilanjutkan kembali. Tapi celaka, rapat DPP itu ternyata adalah rapat terakhir mereka, karena setelah di skor tadi, Fatimah Achmad dan kawan-kawan tidak pernah datang lagi menginjakkan kakinya ke kantor DPP tersebut.

Kabar yang beredar saat itu, kubu Fatimah justru mengadakan rapat-rapat di tempat lain untuk merealisasikan pelaksanaan kongres seperti mereka maksud dalam rapat DPP sebelumnya. Pihak Fatimah terus mengadakan kontak dan koordinasi dengan pejabat pemerintah terkait untuk pelaksanaan kongres tersebut.

Nah, sementara Megawati Soekarnoputri dan yang lain tetap mengklaim sebagai pengurus DPP PDI yang sah. Rencana kongres yang digagas oleh Fatimah Achmad dan kawan-kawan disebut adalah kongres rekayasa, dan tidak konstitusional atau melanggar AD/ART.

Maka, sejak saat itu. keberadaan gedung DPP PDI yang sejarahnya memang pemberian pemerintah, dikuasai DPP PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri.  Dan seiring waktu, digedung itu selalu didatangi oleh pengurus-pengurus  PDI pendukung Megawati dari Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Depok. Kemudian, masyarakat lain yang menolak kongres  atau menaruh simpati kepada Megawati, juga mulai ikut meramaikan kantor DPP tersebut.

Keadaan di internal PDI dari hari ke hari semakin memanas.

Pengelompokan semakin jelas, dan siapa kawan dan siapa lawan juga terlihat kasat mata. Siapa Kubu Megawati dan siapa kubu Kongres. Lebih menarik, usaha Fatimah Achmad untuk menggelar kongres berjalan lancar karena rencana tersebut mendapat dukungan dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Mabes ABRi. 

Singkat cerita, kongres yang dimaksud pun akhirnya dilaksanakan di Asrama Haji Pangkalan Mansyur, Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 22 Juni 1996. Mendagri Yogie SM saat itu membuka kongres dan dihadiri Panglima ABRI Jenderal Faisal Tanjung dan jajarannya. Peserta kongres adalah utusan/perwakilan dari masing-masing DPD dan DPC se Indonesia.

Pelaksanaan kongres ini jelas membuat pendukung Megawati marah. Mereka menuding pemerintah dan ABRI telah bertindak tidak adil,  karena telah berpihak  kepada kelompok Fatimah yang mengadakan kongres. Pada hal kongres itu hanya rekayasa dan cara untuk menggusur Megawati sebagai ketua umum DPP PDI.

Dua hari sebelum kongres itu diadakan, persisinya pada tanggal 20 Juni, kubu Megawati besar-besaran turun ke jalan mengadakan aksi unjuk rasa. Mereka bermaksud mendatangi gedung Depdagri untuk menentang pelaksanaan kongres. Mereka start dari kantor DPP PDI dan dilepas oleh Megawati Soekarnoputri.

Namun, usaha massa pendukung Megawati mendatangi Mendagri Yogie S M saat itu tidak berhasil. Pasukan keamanan dari Polri dan ABRI mencegat di depan stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Terjadi saling dorong dorongan hingga bentrokan pun tak bisa dihindari. Akibatnya, massa pendukung Megawati babak belur setelah dipukuli oleh aparat keamanan. Mereka sebagian berlarian karena dikejar aparat. Aksi unjuk rasa itu pun akhirnya bubar dan gagal menyampaikan tuntutan ke Mendagri. Puluhan mereka mengalami korban luka dan harus dilarikan ke RS terdekat.

Sejak insiden di Gambir itu, aparat keamanan dalam hal ini dari Kodam Jaya melarang massa pendukung Megawati melakukan aksi turun ke jalan. Mereka  diminta cukup melakukan kegiatan hanya di dalam kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat. Dan itu lah point’ kesepakatan antara perwakilan pendukung Megawati dengan pihak aparat keamanan.

Maka, sejak saat itu lah kegiatan-kegiatan massa pendukung Megawati dilakukan di kantor DPP PDI itu. Entah inisiatif siapa , maka mulai lah diadakan aksi mimbar bebas atau mimbar demokrasi. Sebuah panggung berukuran kecil dibuat di halaman berikut sound sistem nya. Setiap hari dari panggung tersebut selalu ada  pendukung Megawati tampil berorasi, menyampaikan  uneg-uneg kepada pemerintah Soeharto yang dianggap telah bertindak tidak adil kepada Megawati, melakukan intervensi ke PDI, menciderai demokrasi dan segala macam uneg-uneg bernada kekecewaan. Sejumlah anggota DPR dari PDI yang loyal kepada kepemimpinan Megawati juga ikut tampil berorasi, seperti Sukowaluyo, Aberson M Sihaloho atau Sopan Sopiaan. Ada juga para aktivis pro demokrasi meramaikan acara panggung mimbar bebas tersebut.

Kehadiran acara mimbar bebas atau mimbar demokrasi ini pun semakin menarik minat masyarakat. Jika semula yang datang berkumpul adalah anggota PDI pendukung Megawati, maka semakin hari masyarakat pada umumnya juga sudah ikut meramaikan acara tersebut. Panitia pun membuka kotak sumbangan guna kelancaran aksi massa pendukung Megawati. Tidak hanya berupa uang, bantuan berupa makanan dan minuman juga banyak mengalir  yang kadang tidak disertai identitas pengirimnya.

Dari sisi pemberitaan, harus diakui hampir semua surat kabar saat itu intens memberitakan sepak terjang Megawati Soekarnoputri. Surat-surat kabar dan radio negara-negara lain juga tak mau ketinggalan membuat laporan atas konflik yang terjadi di tubuh PDI.

Keadaan  perkembangan yang terjadi di kantor DPP PDI rupanya membuat pemerintah semakin gerah. Mulai muncul tuduhan macam-macam kepada mereka, misalnya aksi tersebut ditenggarai  sudah disusupi  “orang-orang” PKI.  Serangan bernuansa melemahkan mental dan psikis para pendukung Megawati yang menguasai kantor DPP PDI mulai digencarkan. Sampai beredarnya info ke kuping mereka, dalam waktu dekat, kantor DPP akan diserang dan direbut.

Begitu lah, hingga tiba pada hari Sabtu menjelang pagi hari,  tanggal 27 Juli 1996, info yang sudah beredar beberapa hari terakhir menjadi kenyataan. Pada saat sebagian pendukung Megawati masih tertidur lelap, dari arah Jalan Surabaya, sekelompok massa turun dari beberapa kendaraan roda empat. Bertuliskan pendukung kongres di kaos warna merah dan ikat kepala, mereka dengan gagah menghampiri kantor DPP yang masih sepi tetapi dipenuhi oleh spanduk berisi dukungan kepada Megawati sebagai ketua umum DPP PDI yang sah.

Teriakan mereka dari jalan membuat pendukung Megawati terjaga dan menyadari jika mereka sedang mendapat ancaman.  Insiden pun tak bisa dihindari, karena kemudian antara mereka terjadi lempar-lemparan. Sambil berteriak kedua kelompok ini melempari benda-benda material yang ada. Pendukung Megawati dari dalam terus berusaha bertahan mempertahankan kantor itu, dengan melakukan perlawanan dari dalam.

Tetapi mungkin, karena kondisi fisik mereka sudah lelah, kurang tidur, dan jumlahnya lebih sedikit, membuat pertahanan mereka dari dalam tidak bisa berlangsung lama. Sementara, keadaan massa “pendukung kongres”  tadi  jumlahnya jauh lebih banyak, lebih fit, dan, ini lebih penting, aksi mereka ketika itu mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Karena saat terjadi aksi lempar-lemparan, aparat kepolisian sudah ada di lokasi dan berjaga seolah menunggu perintah berikutnya.

Benar saja. Ketika massa pendukung kongres mulai berhasil masuk ke halaman kantor DPP, aparat kepolisian pun ikut meringsek ke dalam. Dalam situasi demikian, massa pendukung Megawati akhirnya berusaha menyelamatkan diri dengan cara melompati tembok di halaman belakang. Sedang yang masih  berusaha berjuang dan melawan serta tak sempat melarikan diri, akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam truk. Dalam waktu yang tidak lama, pendukung Megawati yang beberapa minggu menguasai kantor DPP berhasil diusir dengan cara kekerasan dan kantor itu pun kemudian diambil alih oleh aparat kepolisian. Keadaan kantor porak poranda, meja dan bangku , papan tulis berantakan karena  habis perang antar dua kelompok. Mobil dan motor yang ada di halaman hangus karena terbakar.

Namun celakanya, peristiwa pengambilalihan kantor DPP PDI secara paksa dari tangan pendukung Megawati Soekarnoputri di hari Sabtu itu, berbuntut panjang. Informasi penyerbuan itu rupanya dengan cepat sampai ke masyarakat. Masyarakat yang sejak awal mendukung Megawati dengan cepat juga datang secara beramai-ramai ke kantor DPP.

Tetapi, rupanya, mereka pun sudah tidak bisa masuk karena aparat kepolisian sudah menjaga kantor itu dan melakukan blokade sejumlah ruas jalan. Apa yang terjadi? Rupanya, masyarakat marah dengan cara-cara yang dilakukan oleh pendukung kongres yang dibantu aparat keamanan. Semakin siang, jumlah massa semakin banyak memenuhi Jalan Diponegoro, Jalan Proklamasi, Jalan Salemba Raya. Itu lah yang membuat keadaan semakin tidak terkendali hingga terjadi bentrokan antara masyarakat dengan aparat kepolisian.

Untuk mengatasi keadaan, akhirnya pasukan ABRI dilengkapi dengan persenjataan, turun membantu aparat kepolisian. Jadi lah Jakarta hari itu membara, karena ada pembakaran beberapa gedung, bis, mobil dan motor.  Itu lah peristiwa yang terjadi pada Sabtu 27 Juli 1996, semua turun untuk membela kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dan mengecam sikap pemerintah. ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *