BERITABUANA.CO, YOGYAKARTA- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan didampingi Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polda Yogyakarta menghentikan seminar investasi yang tidak memiliki izin Bappebti pada Minggu, (21/7), di salah satu hotel di Yogyakarta. Seminar terkait perdagangan berjangka komoditi (PBK) bertajuk “Bincang Bisnis OctaFX Explorer” tersebut menjadi ilegal karena diselenggarakan broker asing bernama OctaFX yang tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka dari Bappebti.

Bincang Bisnis OctaFX Explorer tersebut menghadirkan pembicara Hilda Oktoviarni dan Rizal Hadi Wicaksono, serta dihadiri sekitar 91 peserta. Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana menjelaskan, penghentian seminar itu dilakukan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari investasi ilegal. “Kegiatan yang diselenggarakan pialang berjangka tanpa izin ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku bisnis di bidang PBK yang telah mengantongi izin dari Bappebti. Selain itu juga untuk memberikan edukasi bagi masyarakat agar lebih berhati-hati apabila ada undangan seminar/presentasi bisnis terkait investasi yang tidak berizin dari Bappebti,” tegas Wisnu dalam press release-nya, Selasa (23/7).

Para peserta seminar ilegal mendapat penjelasan dari Bappebti

Sebelumnya Bappebti sudah memantau acara Bincang Bisnis OctaFX Explorer yang diselenggarakan di beberapa kota dalam beberapa bulan terakhir. Pada proses pemantauan kegiatan yang diduga ilegal itu Bappebti meminta keterangan dari para pembicara, penyelenggara, dan para pihak yang terkait dengan acara tersebut termasuk dari pengelola hotel. Setelah diperiksa ternyata OctaFX Explorer belum memiliki izin dari Bappebti.

Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti M. Syist menegaskan, Bincang Bisnis OctaFX Explorer diduga melanggar Pasal 49 ayat (1a) Jo. Pasal 73D ayat (1) Jo. Pasal 74 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang PBK (UU PBK). Pelanggaran ini diancam dengan pidana 5—10 tahun, serta denda Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar) sampai dengan Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar). “Bappebti memiliki wewenang yang diamanatkan UU PBK untuk mewajibkan setiap pihak menghentikan kegiatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK,” tegas M. Syist. (syd/ayd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here