Soal Gugatan Kasus Kebakaran Hutan, Pemerintah akan Ajukan PK

Menteri LHK Siti Nurbaya disebu awak media. (Foto: Humas Kementerian LHK)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pemerintah tidak akan mundur dengan gugatan kasus kebakaran hutan yang diajukan sekelompok masyarakat. Untuk itu, Pemerintah akan mengajukan peninjauan kembali (PK) setelah Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dengan tetap mengikuti proses hukum yang berlaku.

Penegasan ini disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

“Ya tetap dong, kan di dalam prosedur hukumnya ada, jadi prosedurnya dijalanin dulu semua,” kata dia.

Menteri Siti juga menolak jika dikatakan pemerintah tidak mengikuti keputusan MA yang menolak kasasi tersebut. Karena menurut dia, masih ada proses hukum yang dapat dijalani Pemerintah dengan mengajukan PK.

“Bukan nggak mau ngikutin prosedur hukumnya, ya semua ruang untuk proses hukumnya diikuti. Artinya kita mengikuti ruang yang ada dalam ketentuan hukum acara, jadi kita ikutin,” tegasnya.

Ketika ditanya apakah akan tetap mengikuti prosedur hukum setelah PK nanti, Menteri Siti mengatakan hal tersebut menunggu keputusan PK.

“Ya tergantung keputusannya nanti jangan sekarang,” katanya lagi.

Sebelumnya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Presiden Jokowi terkait kasus kebakaran hutan di Kalimantan Tengah tahun 2015.

Seperti diketahui, putusan MA yang menolak kasasi Presiden Joko Widodo ini menguatkan vonis tingkat banding yang menyatakan Jokowi melakukan perbuatan melawan hukum sehingga terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Putusan kasasi dengan nomor perkara 3555 K/PDT/2018 diketok pada 16 Juli 2019. Putusan tersebut dikeluarkan oleh Nurul Elmiyah selaku ketua majelis hakim dengan anggota Pri Pambudi Teguh dan I Gusti Agung Sumanatha.

Sedangkan sebagai pemohon kasasi di antaranya yakni pemerintah, Jokowi, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Kalimantan Tengah.

Dengan putusan ini, Jokowi beserta pemohon lainnya diminta untuk menerbitkan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat. (Lia)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here