Permohonan PK Sohibul Cs, Tak Bisa Selamatkan Sita Eksekusi

Tim Hukum Fahri Hamzah menunjukan Surat Permohonan Sita Aset dan Daftar Objek Sita yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/7/2019).

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pada tanggal 19 dan 26 Juni lalu, 5 (lima) orang pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) cq Abdul Muiz Saadih, Hidayat Nur Wahid, Surahman Hidayat, Mohamad Sohibul Iman, Abdi Sumaithi selaku tergugat dalam kasus melawan Fahri Hamzah mangkir saat dipanggil oleh Juru Sita PN Jakarta Selatan.

Akhirnya Mujahid A. Latief selaku kuasa hukum Fahri menyampaikan Surat Permohonan Sita Aset dan Daftar Objek Sita kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/7/2019).

“Dengan demikian, Juru Sita tinggal melakukan verifikasi aset sebelum mengeluarkan Penetapan Sita kemudian aset tersebut akan dilelang dan dibayarkan kepada klien kami,” kata Mujahid kepada wartawan.

Mujahid dalam berkasnya membawa daftar aset diantaranya aset pribadi kelima orang tergugat diantaranya aset bergerak dan aset tetap. Meski enggan merinci, namun ia mengatakan bahwa aset-aset tersebut telah diverifikasi awal dan siap dieksekusi.

“Sesuai ketentuan hukum acara, penetapan sita eksekusi merupakan lanjutan dari penetapan aanmaning atau pemanggilan,” katanya.

Setelah adanya permohonan sita eksekusi, lanjut Mujahid, maka tahap selanjutnya adalah dikeluarkannya Penetapan Eksekusi yang berisi perintah Ketua Pengadilan Negeri kepada Panitera dan juru sita untuk menjalankan eksekusi.

“Juga setelah Pengadilan mengeluarkan Penetapan Eksekusi berikut Berita Acara Eksekusi maka tahap selanjutnya adalah lelang aset para tergugat,” bebernya.

Sedang tentang memori Peninjauan Kembali (PK) yang telah dikirimkan tergugat kepada Mahkamah Agung, Mujahid menegaskan bahwa upaya hukum luar biasa atau Peninjauan Kembali tidak bisa menghalangi pelaksanaan putusan.

“Seperti pernah kami sampaikan bahwa nenurut pasal 66 ayat (2) UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ditentukan permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan,” jelasnya.

Selain itu setelah dipelajari ternyata dalam PK yang dilayangkan Sohibul Iman cs tidak mendasarkan ada bukti baru (Novum). Artinya, Sohibul Iman Cs sudah tidak memiliki bukti lagi yang bisa membantah argumentasi Fahri Hamzah bahwa dirinya dan kawan-kawannya telah melakukan perbuatan melawan hukum.

“Sohibul Iman Cs melalui kuasa hukumnya juga telah keliru menyebutkan bahwa hakim melampaui kewenangannya hanya dengan alasan hakim mengabulkan gugatan provisional yang menyebut kata “apapun”,” tim kuasa hukum Fahri Hamzah lainnya, Slamet, SH.

Karena putusan provisi yang menyebutkan kata “apapun” bukanlah masalah yang relevan dengan teori kewenangan hakim, demikian Slamet, SH. menutup pembicaraan. (Aldo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here