Koopssus TNI Terbentuk, Pengamat: Pemberantasan Terorisme Akan Semakin Fokus

Pengamat Militer dan Pertahanan Susaningtyas Kertopati

BERITABUANA.CO, JAKARTA- Presiden Joko Widodo secara resmi menandatangi Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sususan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Perpres yang ditandatangani dan mulai berlaku sejak 3 Juli 2019 tersebut diketahui merupakan dasar perubahan susunan Markas Besar TNI dan pembentukan Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI yang berasal dari matra darat, laut, dan udara.

Dalam Perpres itu, Koopssus TNI bertugas untuk menyelenggarakan operasi khusus dan memberikan dukungan dalam operasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi. “Guna menyelamatkan kepentingan nasional di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mendukung tugas pokok TNI,” dikutip dari situs seskab.go.id.

Menanggapi hal itu, Pengamat Militer dan Intelijen, Susaningtyas Kertopati mengatakan bahwa Koopssus TNI adalah komando utama operasional untuk pasukan khusus dan satuan khusus TNI dalam rangka kontijensi.

“Di banyak negara organisasi tempur tersebut lazim di bawah komando langsung seorang panglima yang siap digerakkan 24 jam ke seluruh pelosok negeri dengan mobilitas tinggi didukung logistik yang prima,” kata Susaningtyas lewat keterangannya, Sabtu (20/7).

Menurut dia, konsep operasi Koopssus TNI juga sangat berbeda dibandingkan satuan TNI reguler lainnya. Sebab, Koopssus TNI mengutamakan kekuatan pukul yang mematikan untuk aksi preventif dan aksi represif.

“Oleh karenya stamina yang unggul para prajurit dari ketiga matra dilengkapi peralatan tempur individual yang handal merupakan kunci keberhasilan setiap tugas yang diemban,” jelasnya.

Selain di dalam negeri, lanjut Nuning sapaan akrab dari Susaningtyas, keistimewaan Koopssus TNI sebagaimana pasukan khusus negara lain adalah kapabilitas untuk bertempur di kawasan baik regional maupun internasional.

“Dengan terbentuknya Koopssus TNI, maka upaya pemerintah memberantas teroris akan semakin fokus dan tuntas. Interoperabilitas Koopssus TNI dan Detasemen Khusus 88 Polri merupakan dambaan mayoritas masyarakat Indonesia,” tegasnya.

“Radikalisme dan ekstremisme di Indonesia memang harus dilawan oleh semua komponen bangsa. Saat ini terorisme adalah musuh bersama (public enemy) yang memang menjadi target bersama TNI-Polri,” tutup mantan anggota Komisi Pertahanan DPR RI ini. (Nir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here