Pemangku Kepentingan Terus Perkuat Vokasi

0

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menegaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu fokus kerja pemerintah dalam lima tahun ke depan. Karena itu, pembangunan SDM melalui pelatihan dan pendidikan vokasi sangat penting dalam menyiapkan angkatan kerja kompeten dan berdaya saing tinggi untuk memenangkan kompetisi global.

“Untuk itu, kolaborasi seluruh stakeholder penting untuk menciptakan ekosistem pengembangan SDM yang adaptif,” kata Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemenaker Bambang Satrio Lelono di Jakarta, Selasa (16/7/2019). Dukungan hal itu, menurutnya, dari unsur Pemerintah (Kemnaker), Akademisi (UGM), dan Asosiasi Industri (Kadin & Apindo) telah berinisiatif membentuk Komite Pelatihan Vokasi Nasional (KPVN) pada tahun 2017.

Dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema “Meningkatkan Daya Saing Nasional Melalui Pelatihan Vokasi” Bambang menyebutkan, KPVN berperan secara strategis untuk mendorong peningkatan mutu SDM, peningkatan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi melalui beberapa program. Terkait hal itu, imbuhnya, tahun ini ada pilot project yang dilakukan di antaranya pelatihan untuk 20.000 tenaga kerja terkena PHK dengan menggunakan dana operasional BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK).

Peserta adalah anggota BPJSTK yang terkena PHK dan pelatihan dapat dilakukan di BLK, LPK swasta atau Training Center Industri yang bekerja sama dengan BPJSTK. Bambang mengatakan, grand design pelatihan vokasi nasional sudah ada sejak tahun lalu, dan sudah 90 persen, serta akan menjadi dasar pelatihan vokasi di Indonesia.

“Dalam waktu dekat akan segera diinformasikan kepada semua pihak bahwa Kementerian Ketenagakerjaan akan menjadi koordinator pelatihan vokasi nasional,” tutur Bambang. Pada kesempatan ini Ketua KPVN Anton J. Supit mengatakan, kompetensi dan produktivitas angkatan kerja merupakan kunci kesuksesan pembangunan ekonomi suatu bangsa.

“Karena itu, pembangunan sistem vokasi yang fokus pada 70 persen praktek kerja lapangan dan 30 persen teori sesuai kebutuhan pasar kerja. Apalagi pasar kerja semakin dinamis dalam era Revolusi Industri 4.0 saat ini. “Untuk itu, kolaborasi menjadi kunci dalam menyiapkan sistem vokasi yang adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pasar kerja,” jelas Wakil Ketua Kadin Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial ini.

Sehubungan hal itu, Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia, akademisi, serikat pekerja, serta masyarakat sipil terus berkolaborasi dalam Komite Pelatihan Vokasi Nasional (KPVN) memperkuat sistem vokasi. Karena itu pula KPVN menyiapkan peta jalan sistem pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja yang sudah diujicobakan di Kabupaten Karawang dan Bekasi, Jawa Barat, sejak tahun 2018.

Dalam kesempatan yang sama ekonom senior Raden Pardede menyebutkan bahwa kesempatan Indonesia hanya 15 tahun untuk menikmati bonus demografi. “Waktu kita menyiapkan sumber daya manusia unggul untuk menjadi tenaga kerja berkualitas tinggi atau premium tinggal sedikit. Jika tidak segera melakukannya dari sekarang, kita akan sulit keluar dari middle income trap dan Indonesia nantinya akan jadi negara yang tua dan miskin,” tegasnya. (Ful)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here