DPD Tawarkan Solusi Penyelamatan Kualitas Air Danau Toba

Dialog Kenegaraan tema "Peningkatan Kualitas Air Danau Toba" dengan narasumber Parlindungan Purba (Wakil Ketua Komite II DPD RI) bersama Direktur Pengendalian Pencemaran Air (KLHK), Luckmi Purwandari, Slamet Soebjakto (Dirjen Budidaya KKP) dan Rismawaty ST., Msi (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Pemprov Sumut). (Foto: Jimmy)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) untuk merealisasikan pengurangan Kerambah Jaring Terapung (KJA) dari 63 ribu ton menjadi 10 ribu ton per tahun di Danau Toba. Pasalnya, kualitas air di danau kebanggaan masyarakat Sumut itu, semakin memburuk.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Komite III DPD RI, Parlindungan Purba pada Dialog Kenegaraan bertema “Peningkatan Kualitas Air Danau Toba” di Media Center Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Snayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Pembicara lainnya, Direktur Jenderal Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP,) Slamet Soebjakto, (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RM Karliansyah, dan Kepala Bidang dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Pemprov Sumut Rismawaty.

Melanjutkan pernyataannya, Parlindungan menambahkan, selain KJA yang dikelola perusahaan dan masyarakat lokal merajalela, limbah domestik, hotel dan lain-lain ikut andil terhadap kualitas air.

“KJA yang menjadi penyebab buruknya kualitas air itu adalah pakan ikan yang mencapai 70 persen, dan selebihnya limbah domestik masyarakat, hotel, dan lain-lain,” tegasnya.

Untuk merealiasikan 10 ribu ton ikan per tahun tersebut, menurut Parlindungan, Pemprov Sumut harus tegas melaksanakan Pergub No.188/2017 tentang daya dukung dan daya tampung pencemaran di Danau Toba atas keberadaan produksi ikan KJA hingga tahun 2022 tersebut.

“Tujuh kabupaten di Danau Toba juga ikut bertanggung jawab terhadap kualitas air danau itu, demi pelestarian lingkungan, dan kelangsungan pariwisata. Khususnya KJA perusahaan. Kalau KJA rakyat jumlahnya kecil dan alternatifnya mudah. Jadi, Pemprov Sumut harus punya target lebih cepat untuk realisasi 10 ribu ton ikan per tahun,” katanya.

Adapun tujuh kabupaten yang ikut bertanggungjawab, masih menurut Parlindungan, yakni Kabupaten Simalungun, Tobasa, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Samosir.

Sementara Rismàwaty pada kesempatan itu menegaskan jika Pemprov Sumut sudah menerbitkan Pergub No.188/ 2017 dan sudah dilaksanakan. Dia mengklaim setelah Pergub dikeluarkan produk KJA terus menurun.

Rismawaty menyebut dari 83 ribu ton pertahun menjadi 63 ribu ton pada 2016 dan 42 ribu ton pada tahun 2017, dan dilakukan bertahap hingga tahun 2023. Bahkan, Pemprov Sumut juga sudah mengeluarkan larangan izin KJA baru, karena kewenangannya hanya mengeluarkan izin.

“Selebihnya oleh Kementerian Pusat. Tujuh kabupaten di Danau Toba juga dilarang keluarkan izin, karena kuotanya sudah habis. KJA ini terkait aspek sosial, ekonomi dan lingkungan,” ungkapnya. (Hendri/Asim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here