Anggota DPR Sayangkan Polemik Wali Kota Tangerang Dengan Menkumham

0
Eddy Kusumah, Politisi PDIP

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Eddy Kusuma Wijaya menyesalkan polemik Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasona H Laoly. Harusnya sebagai sesama aparatur pemerintah, polemik tersebut tidak perlu terjadi karena bisa mengganggu pelayanan ke masyarakat.

“Kita menyesalkan adanya polemik antar kedua pejabat pemerintah ya, seharusnya saling membantu dalam memberi pelayanan publik, satu dengan pemerintah kota¬† satu dengan kementerian,” kata Eddy menjawab beritabuana.co di Gedung DPR RI, Rabu (17/7/2019).

Sebab menurut Eddy, dalam hal memberikan pelayanan ke masyarakat, pemerintah mulai dari tingkat desa, sampai ke tingkat kepala daerah, kemudian oleh kementerian, tujuannya tetap sama. Karena itu dikatakan Eddy, tidak perlu terjadi saling ancam, saling boikot terhadap pelaksanaan tugas memberikan pelayanan publik.

“Sebagai anggota komisi yang membidangi pemerintah dalam negeri, saya menyesalkan ada kepala daerah yang tidak sejalan dengan pemerintah pusat,” ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Ditambahkan lagi, sesama pejabat pemerintah yang disebut sebagai abdi masyarakat, maka tidak perlu menunjukkan arogansi. Diingatkan, polemik antara Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dengan Menkumham Yasona H Laoly ini bisa jadi tontonan yang tidak baik di masyarakat.

“Coba lah berguru dengan Presiden Jokowi, seperti apa pun masalah yang dihadapi, beliau justru tetap menomorsatukan persatuan, menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah,” imbuh Eddy.

Seperti diketahui, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah memutuskan tidak akan memberikan pelayanan di atas lahan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), tepatnya perkantoran di Kompleks Kehakiman dan Pengayoman, Tangerang.

Pelayanan tersebut termasuk penerangan jalan umum, perbaikan drainase, dan pengangkutan sampah. Keputusan ini dibuat karena dirinya keberatan dengan pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebelumnya, yang menyebut Pemkot Tangerang menghambat perizinan di lahan Kemenkumham.

“Sementara (kami hentikan pelayanannya) sambil kami ingin lihat itikad dari sana (Kemenkumham) supaya ada komunikasi,” kata Arief saat ditemui di kantor pemerintahan Kota Tangerang pada Senin (15/7/2019).

Namun, dia mengatakan pelayanan untuk masyarakat yang tinggal di Kompleks Kehakiman dan Pengayoman tidak akan dihentikan. Permukiman warga tetap mendapatkan layanan dari pemkot seperti biasa.

Sebelumnya, Arief melayangkan surat bernomor 593/2341-Bag Hukum/2019 tentang nota keberatan dan klarifikasi Wali Kota atas pernyataan Menkumham.

Pemkot Tangerang tak akan bertanggung jawab terkait aktivitas pelayanan masyarakat di perkantoran di kompleks tersebut. Arief mengatakan pemblokadean ini akan dilakukan sampai ada komunikasi dari pihak Kemenkumham.

“Lihat saja nanti sampai berapa lama, sampai ada komunikasi ke kami,” lanjut Arief.

Sementara itu, Kabag Humas Pemkot Tangerang Achmad Ricky Fauzan mengatakan tempat-tempat yang dihentikan pelayanannya meliputi Kantor Imigrasi Kota Tangerang, Rumah Penyitaan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Kota Tangerang, Lapas Pemuda, Lapas Wanita, dan Lapas Anak.

Awalnya, Yasonna sempat menyindir Arief saat peresmian Politeknik BPSDM Hukum dan HAM yang lokasinya berada di kawasan pusat pemerintahan Kota Tangerang.

Menkumham menuding bahwa orang Arief mencari gara-gara. Pasalnya, Pemkot Tangerang menuding pembangunan gedung saat itu tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

Arief juga disindir karena mewacanakan lahan Kemenkumham sebagai lahan pertanian di Pemerintah Kota Tangerang. (Asim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here