BERITABUANA.CO, LONDON – Sidang Dewan International Maritime Organization (IMO) ke-122, yang berlangsung di Markas Besar IMO London, Inggris pada 15 – 19 Juli 2019 akan menitikberatkan pembahasan Reformasi Dewan IMO, pembahasan anggaran, pertimbangan atas laporan dari Sidang Komite-komite sebelumnya, laporan institusi pelatihan di bawah naungan IMO, serta isu strategis lain di bidang maritim.

Hal itu dikemukakan Mr. Kitack Lim, Sekretaris Jenderal IMO saat membuka Sidang Dewan IMO ke-122, Senin (15/7/2019) waktu London.

Sidang sendiri dipimpin oleh Mr. Zhang Xiaojie (China) dan wakil ketua Mr. Vice Admiral (Ret) Edmundo De Ville de Campo (Peru). Sidang dihadiri oleh perwakilan negara-negara anggota Dewan IMO sejumlah 40 negara, termasuk Undonesia, serta observers dari negara-negara anggota IMO dan berbagai asosiasi di bidang maritim.

Delegasi Republik Indonesia dipimpin Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha yang beranggotakan perwakilan dari Ditjen Multilateral Kementerian Luar Negeri, PFKKI Kementerian Perhubungan, Bagian Hukum dan KSLN Ditjen Perhubungan Laut serta KBRI di London.

“Salah satu agenda dalam Sidang Dewan IMO ke-122 yang menjadi pembahasan utama adalah agenda mengenai reformasi Dewan IMO,” ujar Arif.

Kitack menyebutkan dalam sidang tersebut, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia berperan aktif menyampaikan sejumlah aspek terkait upaya reformasi Dewan IMO.

“Selaku anggota Dewan IMO, Indonesia turut berkontribusi menentukan arah kebijakan dan reformasi organisasi tersebut, yang tentunya sejalan dengan kepentingan Indonesia secara keseluruhan dan sebagai negara maritim besar dunia,” tandasnya.

Dikatakan, pada Sidang Council 121 yang lalu, Pemerintah Indonesia menyampaikan submisi terkait Reformasi Dewan IMO (Council Reform) dalam dokumen C121/3(b)/14 yang menjelaskan tentang aspek-aspek tertentu dari proposal reformasi Dewan dan mendorong Dewan untuk membentuk open ended working group serta menyoroti tentang peran Dewan dalam pembuatan kebijakan, kebutuhan akan pendanaan alternatif, kategori keanggotaan Dewan serta definisi kategori yang ada dengan memperhatikan kondisi geografis khusus seperti “pulau dan negara kepulauan” serta transparansi.

Adapun di Sidang Council 122 ini, tutur Arif, Indonesia kembali mendorong Dewan IMO untuk membahas secara komprehensif mengenai agenda reformasi anggota Dewan IMO mengenai peran penting Dewan dalam pembuatan keputusan (policy making) dimana Indonesia mengusulkan agar Dewan IMO memiliki mandat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja seluruh cakupan kerja IMO, dan tidak hanya mengenai keselamatan maritim, efisiensi pelayaran, tetapi juga perlindungan lingkungan hidup maritim.

“Indonesia menyambut baik proposal untuk mengembangkan pedoman dan kategori dalam kriteria pemilihan. Namun, kriteria tersebut seharusnya tidak hanya dikembangkan terkait dengan perdagangan dan jasa maritim, tetapi juga dengan parameter penting lainnya seperti lingkungan. Dalam hal peran dan fungsi Dewan, Indonesia berpandangan bahwa peran Dewan sangat penting dalam menjaga Organisasi sejalan dengan Rencana Strategisnya,” ujar Arif.

Pada Sidang IMO ke-122 ini, tambahnya, Indonesia juga mengusulkan agar Sekretariat IMO dapat memproduksi summary reports dan records of decision pada setiap pertemuan Dewan dan Majelis IMO, namun tidak melihat perlunya perubahan pada Rules of Procedure (RoP). (Yus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here