RUU Pertanahan untuk Menyempurnakan UU PA yang Sifatnya Lex Generalis

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto berbicara soal RUU Pertanahan di Meedia Center Gedung Nusantara III DPR RI. (Foto: Jimmy)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto mengatakan bahwa Rancangan Undang-undang Pertanahan (RUU Pertanahan) yang tengah dikaji oleh Komisi II DPR RI itu, untuk menyempurnakan Undang-undang Pokok Agraria (UU PA) tahun 1960.

“Jadi, kenapa harus dikuatkan atau disempurnakan, karena kita tahu pasca terbitnya UU Pokok Agraria 1960 itu memang sifatnya lex generalis atau hukum yang bersifat umum,” tutur Purwadi dalam diskusi dialektika legislasi ‘RUU Pertanahan, Menyejahterakan atau Sengsarkan Rakyat’ di Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Selasa, (16/7/2019).

Purwadi menjelaskan UU Pokok Agraria tersebut hanya mengatur tentang dasar-dasar dan ketentuan penguasaan, pemilik, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia.

“Adanya RUU Pertanahan itu, karena kawasan hutan kita tidak hanya tanah, tetapi ruang sebuah ekosistem dimana didominasi oleh pohon, satwa, flora dan fauna yang semuanya berinteraksi di hutan itu sendiri,” tandas Purwadi.

Untuk itu, lanjut dia, dengan adanya RUU Pertanahan itu, karena memang UU Pokok Agraria lebih banyak mengatur tentang keagrariaan, sementara yang terkait dengan sumber daya alam diatur secara tegas sebagai lex specialis.

Dengan demikian dalam perspektif APHI ketika RUU Pertanahan jika telah dijadikan Undang-Undang bisa mengatur relasi antara pertahanan, disatu sisi mengatur ruang tanah secara sektoral.

“Sektoral itu akan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, kemudian dapat digunakan untuk kepentingan pemerintah dan lain-lain,” pungkas Purwadi Soeprihanto. (Kds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here