Yasonna Laoly: Kajian Amnesti Baiq Nuril Sudah Disampaikan ke Presiden

0
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly menegaskan, pihaknya telah menyerahkan kajian hukum terkait amnesti terpidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Baiq Nuril Maknun kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kajian itu diserahkan lewat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

“Presiden melalui Mensesneg Pratikno kemudian akan mengirim surat kepada DPR untuk meminta pertimbangan dalam pemberian amnesti tersebut. Dan, dari yang saya dengar ketua DPR dan Komisi III, akan memberikan pandangannya sesegera mungkin,” kata Menteri Yasonna di Gedung DPR, Senin (15/7/2019).

Dia juga mengatakan ada dua pandangan dalam pemberian amnesti tersebut. Pertama, amnesti diberikan untuk terpidana atau pidana yang berkaitan dengan politik. Pandangan kedua menurut Yasonna, mengatakan kalau amnesti bisa diberikan untuk kelompok atau perorangan.

“Kedua perspektif ini dibahas mendalam dengan melibatkan para pakar, maupun seluruh jajaran yang ada di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) maupun Ditjen Perundang-undangan Kemenkumham,” tegasnya.

Namun lepas dari dua pandangan itu, Yasonna mengatakan, Kemenkumham melihat ada peluang amnesti diberikan semisal untuk kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan politik. Menurutnya amnesti bisa diberikan kepada kelompok dan perorangan.

“Seperti diberikan kepada Sri Bintang,” katanya seraya menegaskan bahwa pemerintah dalam melakukan kajian lebih melihat dari segi rasa keadilan masyarakat.

Selain itu, lanjut Yasonna, pihaknya juga mendengar pakar information technologi (IT) yang resmi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), yang melihat bahwa untuk pidana Nuril sudah diputus bebas di tingkat pengadilan negeri (PN), dalam hal ini PN Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Rasa keadilan masyarakatnya yang kami lihat,” tegasnya.

Lebih jauh, Yasonna menyatakan bahwa pesan yang ingin disampaikan adalah pemerintah sangat serius memerhatikan soal-soal perlindungan ketidaksetaraan gender, terutama dalam menyuarakan apa yang dialami seorang perempuan yang berhadapan dengan orang yang lebih berkuasa daripadanya.

“Ini guru honorer, bukan guru biasa, tetapi guru honorer berhadapan dengan kepala sekolah,” ungkap Yasonna.

Dia juga menegaskan, pemerintah sangat menghormati putusan pengadilan maupun MA tetapi pada saat yang sama presiden mempunyai kewenangan konstitusional.

“Sekarang dari Kemenkumham mengusulkan setelah mempertimbangkan banyak faktor, alasan-alasan yuridis, tetapi terserah pada bapak presiden nanti,” demikian Yasonna. (Hendri/Asim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here