BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komisi Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I) mengadukan Pimpinan XI DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), terkait seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pihak teradu adalah Melchias Markus Mekeng selaku Ketua Komisi XI DPR, M. Prakosa, Soepriyatno, Marwan Cik Asan dan Achmad Hafisz Tohir, masing-masing selaku Wakil Ketua Komisi XI DPR.

“Kita baru saja menyampaikan laporan ke MKD,” kata Kabid Hukum KP3I Renhad Pasaribu dalam penjelasannya kepad wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019), sambil memperlihatkan bukti penerimaan laporan dari MKD.

KP3I menilai Komisi XI DPR telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang (UU) dalam melakukan seleksi calon anggota BPK beberapa hari lalu. UU yang dimaksud adalah UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Tatib DPR.

Padahal, dalam UU Nomor 15 Tahun 2006 maupun Tatib DPR telah mengatur secara spesifik tentang tata cara pelaksanaan seleksi. Tetapi tidak ada satu pasal pun yang mengatur ketentuan tentang penilaian makalah,” bebernya Renhar didampingi Direktur Eksekutif KP3I Tomu A. Pasaribu.

Dengan alasan pelanggaran itulah, KP3I mengadukan Pimpinan Komisi XI DPR ke MKD, dan meminta untuk memeriksa dan mengadili pengaduannya dan memanggil serta memeriksa para teradu.

“Kami juga meminta MKD untuk membatalkan penetapan 32 nama calon anggota BPK hasil seleksi dan verifikasi administrasi dan mengembalikan proses seleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU Nomor 15 Tahun 2006 dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tatib DPR,” tegas Renhart.

Seperti diketahui, Komisi XI DPR melakukan proses seleksi calon anggota BPK dan tanggal 4 Juli 2019 berupa verifikasi administrasi kelengkapan berkas, termasuk makalah dari 62 calon yang masuk.

Dari verifikasi administrasi yang menitikberatkan pada penilaian makalah tersebut maka dinyatakan calon yang sebanyak 32 orang. (Aldo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here