BERITABUANA.CO, JAKARTA- Guru Besar Universitas Krisnadwipayana, Prof. Indriyanto Seno Adji ikut menanggapi soal Pidato Presiden Jokowi soal Visi Indonesia di SICC, Sentul, Bogor, Jabar, Minggu (14/7/2019) malam. Salahsatunya terkait reformasi birokrasi.

Tanggapan tersebut disampaikan Prof. Indriyanto untuk meluruskan adanya opini yang menyatakan bahwa pidato Presiden Jokowi sudah tidak memberikan prioritas bagi pemberantasan Korupsi.

“Jokowi dalam pidato menyebutkan perlunya reformasi birokrasi sebagai pelaksana reformasi struktural yang memangkas secara tegasĀ  birokrasi tidak efisien dan efektif, dan tujuan utamanya adalah menciptakan pemerintahan yang bersih, lepas dari permasalahan koruptif yang ada pada beberapa lini investasi dan perekonomian,” kata Indriyanto lewat keterangannya, Senin (15/7/2019).

“Reformasi birokrasi dan struktural
Inilah yang menjadi bagian sinyal dan atensi Jokowi dalam pemberantasan korupsi,” sambung mantan Plt Pimpinan KPK ini.

Menurutnya, pidato Jokowi terkait Reformasi Birokrasi dan Struktural pada Minggu malam kemarin lebih mengarah pada ‘Trending Politics Topic’ yaitu semangat persatuan bangsa dan negara setelah adanya pertemuan bersejarah Jokowi dan Prabowo pasca Pilpres dan putusan MK.

“Jadi, walau tidak disebutkan isu pemberantasan korupsi, tidaklah bisa diartikan sebagai sinyal
kurang baik dan pemberantasan korupsi tak lagi jadi prioritas, karena trending politics topic itu akan selalu terkait dan dimaknai dengan isu korupsi sebagai politik hukum dan kebijakan negara yang tetap mengakui dan menghendaki adanya suatu pemberantasan korupsi secara berkelanjutan,” jelasnya.

Ia menjelaskan, politik hukum pemberantasan korupsi akan selalu menjadi bagian berkelanjutan bagi Negara yang tetap menghendaki adanya suatu pemerintahan yang bersih (Clean Governance), yaitu adanya penegakan hukum melalui Reformasi Birokrasi dan Struktural.

“Inilah sinyal dan atensi Jokowi bagi penegakan hukum terhadap korupsi melalui Reformasi Kelembagaan yang tidak efisien dan efektif, bahkan Jokowi akan melakukan tindakan pencopotan pejabat yang tak on the track terhadap pelaksanaan reformasi,” paparnya.

Ia menambahkan bahwa reformasi birokrasi dan struktural merupakan sinyal dan atensi Jokowi terhadap permasalahan korupsi birokrasi, yaitu evaluasi terhadap pejabat yang mengganggu pelaksanaan program investasi dan ekonomi (infrastruktur, SDM, dll) secara tegas.

“Jadi, agenda pemberantasan korupsi dipastikan masih menjadi perhatian utama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf lima tahun mendatang,” tutupnya. (Nir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here