Mendagri Ingatkan Pejabat Daerah Jangan Main-Main Dengan Urusan Perizinan

0
Mendagri, Tjahjo Kumolo.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Menyusul operasi tangkap tangan (OTT) Gubernur Kepulauan Riau, Nurdi Basirun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kembali mengingatkan seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah dan pejabat terkait untuk tidak main-main dengan urusan perizinan, anggaran APBD serta saling mengingatkan agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.

“Saya kira saling mengingatkan di antara kita, masing-masing gubernur, wakil gubernur dan sekda itu main sendiri-sendiri. Harusnya saling mengingatkan,” tegas Tjahjo Kumolo usai Pembukaan Acara Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Tjahjo mengaku Kemendagri tidak bisa mengawasi kepala daerah selama 24 jam. Yang penting regulasinya ada, aturannya ada, dan PTSP ada. Semua perizinan online terbuka transparan, saya kira saling mengingatkan

“Meski fungsinya kementerian iregulasi selain fungsi pembinaan pengawasan, tapi kami tidak bisa 24 jam terus monitor,” ucapnya.

Lanjut Mendagri, seluruh kepala daerah dan pejabat mengikuti regulasi serta selalu berkonsultasi dengan Kemendagri dan KPK apabila menemukan kejanggalan perda, anggaran dan perizinan.

“Kalau ada keraguan menyangkut perda, menyangkut aturan-aturan, KPK terbuka untuk diundang, untuk konsultasi, memberikan masukan. Kuncinya transparansi,” pungkasnya.

Mendagri sendiri juga sudah sepakat tidak mau urusan anggaran, walau dirinya yang teken semua harus paraf.

“Mulai direktur, sekjen, dirjen, kepala biro hukum, setelah paraf semua baru saya paraf anggaran. Baik anggaran kemendagri maupun anggaran daerah ke saya,” jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun resmi menjadi tahanan KPK. Nurdin ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

KPK juga menahan 3 tersangka lain yakni Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Kepri Edy Sofyan (EDS), Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Pemprov Kepri Budi Hartono (BUH) dan satu pihak swasta bernama Abu Bakar (ABK). Ketiganya merupakan tersangka dalam kasus suap yang menjerat Nurdin.

Selain Nurdin, ada dua kepala daerah lainnya yang kena OTT KPK di 2019. Mereka adalah Bupati Mesuji Khamami terkait kasus suap proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji dan Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip terkait kasus dugaan suap revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo. (Asim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here