Komisi III Diyakini Dukung Amnesti Presiden Jokowi Kepada Baiq Nuril

Anggota Fraksi PKS DPR RI, Nasir Djamil bersama Anggota Fraksi PDIP DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, Terdakwa Kasus UU ITE, Baiq Nuril dan Kuasa Hukum Baiq Nuril, Joko Jumadi menjadi narasumber pada diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ''Baiq Nuril Ajukan Amnesti, DPR Setuju?" (Foto : Jimmy)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Upaya Baiq Nuril, terdakwa kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dalam mencari keadilan semakin berat. Pasalnya, usaha yang dilakukannya sejak tahun 2014 silam kandas, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak Pengajuan Kembali (PK) yang diajukannya.

Kini, harapan terakhir dari perempuan yang berprofesi sebagai guru tersebut, hanya pengampunan atau amnesti dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Komisi III DPR diharapkan mendukung upaya terakhir tersebut.

Hal ini terungkap dalam Dialektika Demokrasi bertema “Baiq Nuril Ajukan Amnesti, Setuju?” di Media Center Gedung Nusantara III DPR RI, Rabu (10/7/2019). Hadir sebagai pembicara adalah Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil, Joko Jumadi (kuasa hukum Baiq Nuril dan politisi perempuan PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka.

Nasir Djamil meyakini komisi III DPR yang membidangi hukum, akan memberikan pertimbangan untuk menyetujui amnesti tersebut. Menurut politisi PKS itu, Presiden Jokowi memiliki kewenangan memberikan amnesti, yang bertujuan untuk kaum perempuan, khususnya korban pelecehan seksual.

“Amnesti itu menghilangkan hukum yang diputus bersalah menjadi tak bersalah. Amnesti itu hanya butuh pertimbangan DPR, dan saya yakin DPR akan mendukung,” kata Nasir Djamil

Selain itu, amnesti untuk Baiq Nuril ini juga sebagai momemtum ‘restorasi justice’ bersamaan dengan revisi UU KUHP. Mengapa? Dia menjawab pasal-pasal di KUHP itu masih formalistik dan teks-teks itu tak akan menyelesaikan masalah.

Apalagi dalam kasus Baiq Nuril ini, pelakunya disebut sebagai ‘guru beler’ atau guru yang dikenal mesum oleh masyarakat.

Mestinya hakim tegasnya mempertimbangkan, memperhatikan penilaian itu untuk keputusan hukum. Hakim itu harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat, dan bukan hanya menjadi corong hukum.

“Jadi, amensti ini kini di tangan Presiden Jokowi untuk melindungi dan memberdayakan perempuan,” demikian Nasir Djamil. (Hendri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here