DPD RI Uji Sahih RUU PBB di Unpatti

Anggota DPD RI asal Maluku Prof. Dr. John Pieris.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Uji Sahih Rancangan Undang-Undang (RUU) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kampus Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Selasa (9/7/2019) kemarin.

“Kita minta pendapat ke Unpatti Ambon, karena di lembaga akademik tersebut lahir berbagai sumber ide,” kata anggota DPD RI asal Maluku Prof. Dr. John Pieris yang ikut dalam uji sahih RUU tersebut.

Dalam melakukan uji sahih RUU yang merupakan usul inisiatif DPD RI itu memilih daerah Maluku dan Aceh karena kedua daerah tersebut karena memiliki PAD sangat rendah.

“Kita harus samaratakan semua daerah. PAD Maluku dan Aceh rendah sekali. Nah, kita mau mendongkrak itu,” katanya.

Tujuan dari RUU PBB tersebut seperti dijelaskan John Pieris, untuk mendorong pendapatan asli daerah (PAD) dan tidak hanya berharap Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

Dijelaskan, dalam RUU Pajak Bumi dan Bangunan, tidak saja mengenai pajak bumi dan bangunan, tapi juga mengusung agar pajak minyak dan gas masuk ke daerah. Dengan demikian, daerah tidak perlu lagi mengemis ke pusat dan membuang-buang banyak biaya hanya untuk lobi-lobi politik. Karena pemerintah daerah sudah bisa menciptakan sesuatu yang dapat mendorong PAD.

Dia mencontohkan, Maluku sebagai provinsi penghasilan ikan terbanyak. Namun izinnya dari pemerintah pusat. Sehingga hasil produksi ekspor yang mestinya mendapat keuntungan besar, mala menurun. Untuk itu harus ada progress peningkatan pajak, agar produksi ekspor Maluku meningkat.

“Kalau kita memproduksi ikan sebanyak 4 ton, maka kita tekan juga soal hasil yang dibagikan ke Maluku. Karena itu Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah harus dirubah lagi,” ujarnya.

Jika Maluku hanya mengharapkan sumber PAD seperti dari pajak kendaraan bermotor, pedagang kaki lima, restoran dan lain-lain, maka itu sangat kecil. Pada hal, banyak yang bisa difokuskan di Maluku, seperti kehutanan, migas dan lain-lain.

“Jika kapasitas fiskal berlaku, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat, pengangguran dapat dikurangi dan keadilan sosial yang dicita-citakan bisa terwujud,” ujar senator dari Maluku itu.

Menyikapi RUU usul inisiatif DPD RI ini, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpatti Dr Erly Leiwakabessy menilai rancangan tersebut masih jauh dari kesempurnaan, sehingga sulit untuk mendongkrak PAD, DAU maupun DAK bagi Maluku.

Dari aspek inkonsistensi, kata Erly, memang sudah banyak yang dirumuskan dalam RUU tersebut. Namun harus dilihat lagi untuk daerah-daerah seperti Maluku yang berbasis kepulauan.

“Dalam RUU ini kita tidak memperoleh adanya signifikansi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Artinya, indikator kepulauan mestinya harus dalam perhitungan matang, karena Maluku adalah daerah berbasis kepulauan.

“Dengan sangat menyesal saya katakan, DPD RI sebagai inisiatif usul RUU kurang signifikan dalam merumuskan rancangan tersebut,” ujarnya.

Menurut dia, DPD RI secara konprehensif mestinya memikirkan jiwa dari pelaksanaan pembuatan Undang-Undang pendapatan khususnya PBB, harus mengakomodir Indonesia sebagai provinsi kepulauan.

Untuk mendorong perolehan PBB, PAD mau pun DAU dan DAK lebih besar, kata dia, seharusnya semua perhitungan sumber-sumber pendapatan untuk pajak dan retribusi itu didasarkan pada konsep pendirian negara dan daerah yang berbasis kepulauan.

“Itu yang mungkin belum diperhitungkan atau belum disentuh dalam RUU PBB ini. Kedepan saya berharap, semua perumus kebijakan dalam konsep pikir harus memikirkan Indonesia dan Maluku sebagai daerah kepulauan,” harapnya. (Kds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here