BERITABUANA.CO, SEMARANG – PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Bidang LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) berwenang untuk menyidik berbagai kasus pelanggaran regulasi dalam bidang lalu lintas. Dan dituntut untuk menjadi pribadi yang profesional.

“Saya minta PPNS LLAJ baik di pusat maupun di daerah, profesional dalam menjalankan tugasnya menyidik dan menindak berbagai kasus pelanggaran regulasi bidang LLAJ,” tandas Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi ketika membuka Rapat Kerja Teknis PPNS LLAJ di Semarang, Selasa (9/7/2019).

Dikatakan, pelanggaran bidang LLAJ yang mengemuka belakangan ini antara lain Over Dimensi dan Over Loading (ODOL) dan permasalahan terkait kelaikan kendaraan. “Kita juga turut bertanggung jawab terhadap kondisi lalu lintas kita sekarang ini, kecelakaan lalu lintas dan kerusakan jalan yang disebabkan ODOL, dan juga kelaikan kendaraan,” ujarnya.

Penegakan hukum Over Dimensi Over Loading, menurutnya, hendaknya sesuai pepatah “ambil ikannya, namun jangan sampai keruh airnya”. “Kalau kita tindak pelanggaran ODOL dengan tegas, tanpa pandang bulu, serentak dari hulu sampai hilir secara bersamaan, pasti akan berpotensi mengganggu supply logistik,” tuturnya.

Menurutnya, hal ini dapat berpotensi menyebabkan permasalahan terkait logistik misalnya seperti kelangkaan barang tertentu,  kenaikan harga, lalu lintas yang semakin padat, dan juga inflasi.

“Oleh sebab itu kita perlu pendekatan lain,” jelas Dirjen Budi, seraya menyebutkan teori dalam ilmu kepolisian yang erat hubungannya dengan penegakan hukum, dikenal istilah edukatif, preventif, dan represif.

Ia mengakui, memang diperlukan kreativitas dari PPNS LLAJ untuk mengelaborasi hal-hal tersebut. Dirinya mencontohkan, PPNS LLAJ dapat juga melakukan pengawasan selain di terminal bus dan jembatan timbang, yaitu di tempat wisata, pool bus pariwisata, atau pun di karoseri. “Profesionalisme PPNS LLAJ dapat dilihat dari tingkat penguasan ilmu hukum, keterampilan dan kepribadian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam bekerja,” papar Dirjen Budi.

PPNS LLAJ disebut profesional, jelasnya, karena kemampuan berpikir dan bertindak melampaui hukum tertulis tanpa menciderai nilai keadilan. Dalam menegakkan keadilan, dituntut kemampuan mengkritisi hukum dan praktik hukum demi menemukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang profesional.

Tidak dapat dipungkiri, tambah Dirjen Budi, bahwa kewenangan para PPNS LLAJ untuk menjalankan kepercayaan masyarakat, pasti akan sering berbenturan dengan kepentingan pribadi para penegak hukum. “Justru dalam kondisi seperti itulah keluhuran penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenang mendapatkan tantangannya,” tutupnya. (yus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here