BERITABUANA.CO, BOGOR – Masih ditemukan dan tingginya angka pelanggaran maupun tindakan melawan hukum yang dilakukan individu, badan usaha maupun petugas dalam penyelenggaraan transportasi laut, sehingga perlu dilakukan upaya penegakkan hukum.

Demikian Kadiklat Reserse Lemdiklat POLRI Brigjen Alex Sampe, Selasa (9/7/2019), saat pembukaan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Perhubungan Laut, Kemenhub di Diklat Reserse Lemdiklat Megamendung. “Jika melihat indikator-indikator tersebut maka keamanan laut di Indonesia perlu ditingkatkan, termasuk mempersiapkan petugas-petugas sebagai penyidik yang memiliki kompetensi dan sertifikasi, khususnya di Kementerian Perhubungan,” ujar Brigjen Alex.

Menurut Brigjen Alex, program Diklat yang dibuka hari ini adalah salah satu upaya untuk menyiapkan petugas penyidik dengan harapan tersedianya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan serta kewenangan dan sertifikasi sebagai penyidik yang didukung kondisi fisik yang Samapta.

“Lemdiklat Polri telah menyusun kurikulum sesuai dengan kompetensi lulusan yang diharapkan dari instansi. Adapun dalam pelatihan ini peserta akan mendapatkan pelajaran tentang peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas PPNS dan manajemen penyidikan terkait dengan criminal justice system,” ungkap Brigjen Alex.

Diisamping itu, lanjutnya, juga diberikan materi pendukung untuk membentuk peserta diklat agar memiliki etika moral yang tinggi, loyalitas, tangguh, tanggap dalam melaksanakan tugas-tugas penyidikan di lingkup tugasnya masing-masing.

Sementara itu, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) yang diwakili oleh Kasubdit Penegakan Hukum, Fourmansyah mengatakan, pembekalan Diklat PPNS ini sangat penting untuk meningkatkan skill dan pengetahuan tiap-tiap pegawai dalam melaksanakan tugas menjaga keamanan transportasi laut serta paham dalam menindaklanjuti para pelanggar sesuai norma keselamatan.

Fourmansyah menegaskan, pentingnya peningkatan kualitas dan kuantitas penyidik dalam rangka penegakan hukum di laut yang semakin hari semakin kompleks permasalahannya serta ruang lingkupnya sering bersinggungan dengan Lembaga/Kementerian yang lain, terutama yg berkaitan dengan penyelenggaraan pelayaran dan kepelabuhanan di Indonesia.

“Saya berharap ke depannya para PPNS memiliki pengalaman dan pengetahuan lebih luas dan dapat menjadi PPNS yang profesional di bidang tugas dan tanggung jawabnya,” ujar Fourmansyah, seraya meminta agar para peserta menyesuaikan diri dengan lingkungan peraturan maupun pola pengasuhan yang diterapkan di Diklat Reserse Lemdiklat Polri. (yus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here