REVOLUSI Mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, sewaktu memulai pemerintahannya tahun 2014 silam sampai menjelang akhir pemerintahannya belum mencapai hasil maksimal. Banyak pejabat tinggi di birokrasi masih belum berubah mindset dan perilakunya, sehingga budaya arogansi, sok kuasa, kurang melayani, koruptif masih terus mewarnai perjalanan pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla.

Penggunaan e-government untuk memangkas birokrasi yang berbelit-belit, masih menjadi PR bagi pemerintahan ini. Memang diakui, ada sejumlah instansi pemerintah di level direktorat jenderal telah menerapkan reformasi birokrasi secara komprehensif terutama dalam bidang pelayanan publik. Salah satunya Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkum HAM RI.

Sang inisiator dan sekaligus eksekutor perubahan layanan itu, Dr Ronny F. Sompie. Sejak dilantik memimpin jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi, 10 Agustus 2015, pria asal Desa Sukur, Kabupaten Minahasa Utara, Sulut, segera menginventarisasi masalah yang membelit pelayanan paspor dan visa, sehingga banyak dikeluhkan masyarakat saat itu.

Padahal, di era millenial di mana perpindahan orang dari satu negara ke negara lain sudah sangat cepat, sehingga jika layanan pembuatan paspor atau visa masih penuh birokrasi tentu citra Indonesia di dalam dan di luar negeri akan makin terpuruk. Hanya dalam tempo singkat, Ronny segera menerapkan pelayanan paspor menggunakan media sosial, seperti email, WA, SMS, instagram dll.

Respons masyarakat atas inovasi ini sangat positif, karena proses pembuatan paspor sudah sangat cepat. Sebelumnya, pemohon bisa tiga empat kali bolak-balik ke kantor imigrasi, kini paling lama dua hari sudah tuntas. Apresiasi masyarakat pun banyak ditujukan kepada Imigrasi, karena pelayanannya yang serba cepat dan tanpa embel-embel pungli. Hal ini bisa terjadi, karena pemohon tidak lagi berhadapan langsung dengan aparat yang melayani, karena pembayaran langsung transfer ke bank.

Berpengalaman di bidang reskrim di institusi Kepolisian RI telah menempa Ronny untuk ingin berbuat yang terbaik dalam pengabdian di institusi yang baru Direktorat Jenderal Imigrasi. Terbukti, selama hampir 4 tahun menjabat Dirjen Imigrasi Ronny telah mendapatkan berbagai penghargaan, karena dedikasinya dalam tugas melayani masyarakat dan menerapkan meryt sistem di lingkup jajaran Ditjen Imigrasi termasuk melakukan sinergitas antarinstansi dalam Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA).

Penghargaan yang diterima Ronny, antara lain dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, karena inovasi Ditjen Imigrasi dalam pemeriksaan dokumen perjalanan haji di seluruh Indonesia. Hal ini dianggap terobosan yang sangat tepat untuk memudahkan alur jemaah di tanah suci. Proses pemeriksaan dilakukan dengan sangat teliti mulai dari Imigrasi, QR code dan seterusnya. Hal ini termasuk pengecekan paspor dan koper para jemaah.

Sebelumnya 19 November 2017 Direktorat Jenderal Imigrasi menerima penghargaan “Hassan Wirajuda Award” karena dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan dan perlindungan terhadap WNI terutama yang bekerja di luar negeri.

“Kampanye perlindungan WNI ini tidak biasa dilakukan sendiri oleh Kemenlu. Sebab itu penghargaan Hassan Wirajuda Award ini wujud terima kasih kami untuk para mitra Kemenlu,” tutur Menlu Retno Marsudi, saat menyerahkan penghargaan kepada Dirjen Imigrasi Ronny F. Sompie, sebagai salah satu penerima award di Hotel Grand Sahid Jaya, saat itu.

Di lingkup Kemenkumham, Ronny juga mendapatkan penghargaan dari Menkumham Yasonna H.Laoly berupa Piagam Kategori Karya Dhika Madya,atas inovasi dan keberhasilannya membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) sampai tingkat kecamatan, termasuk pelayanan keimigrasian bagi atlet 45 negara yang mengikuti Asian Games dan peserta Annual Meeting IMF-World Bank 2018 di Bali yang diikuti delegasi 89 negara.

Sedangkan, penghargaan tertinggi yang diterima Ronny F. Sompie, adalah piagam penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana Wira Karya Presiden Indonesia Ir Joko Widodo,24 Oktober 2018. Pemberian Tanda Satya Lencana Wira Karya dari Presiden Ir Joko Widodo ini sesuai Pasal 18 Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No 43 dan Tambahan Lembaran Negara RI No.5115).

Keputusan pemberian ini sesuai Keppres RI No 117 Tahun 2018 kepada Dr Ronny F. Sompie SH,MH, sebagai penghargaan dan jasanya dalam memberikan darma baktinya yang besar kepada negara dan Bangsa Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi orang lain.

Walaupun telah menyandang berbagai penghargaan dari negara, Ronny, mengakui keberhasilannya itu tak luput dari keberhasilan jajaran Imigrasi dari pusat sampai ke daerah-daerah dalam melayani masyarakat. Memang diakui Ronny, walaupun pengawasan terhadap jajaran Imigrasi sudah cukup ketat, tapi masih ada oknum-oknum yang mencari celah untuk berbuat negatif, sehingga merusak citra Imigrasi.

“Saya tidak menafikan masih ada oknum-oknum di Imigrasi yang seperti itu. Tapi prosentasinya sudah jauh menurun. Bagi mereka yang masih bermain-main dengan pelayanan saya akan tindak tegas,” tutur mantan Kapolda Bali yang berhasil menggagalkan keberangkatan ribuan calon PMI non-prosedural.

Salah satu inovasi lain yang kini dikembangkan Ditjen Imigrasi saat ini dalam pengawasan orang asing, yaitu aplikasi Quick Response (QR) Code. Sistem ini dilakukan dengan menempel QR di paspor dan visa warganegara asing, sehingga pergerakan mereka diketahui baik saat menginap di hotel atau di mana saja. Gagasan ini menurut Ronny, sejalan dengan pembentukan TIMPORA.

“Saat QR Code tersebut diprogram dalam aplikasi yang tersedia di tempat layanan umum, seluruh data tentang transaksi, lokasi hingga pergerakannya dapat termonitor langsung oleh pihak Imigrasi. Kalau pengelola orang asing menginap di hotel, pengelola bisa melaporkan melalui paspor yang sudah ada QR Code. Kemudian tempel pada aplikasi di gadget, data akan terkirim ke kantor Imigrasi. Kalau beli tiket kereta api dia bisa kita ikuti ke mana arahnya,” kata Ronny.

Keberhasilan Ronny, mengubah mindset dan perilaku di jajaran Ditjen Imigrasi, telah menempatkannya sebagai seorang tokoh yang patut diperhitungkan ke depan. Bahkan, Ronny yang juga Ketua DPP Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK) sudah digadang-gadang warga Kawanua masuk bursa calon anggota Kabinet Jokowi mendatang.

“Melihat track record, kompetensi serta integritas beliau tak perlu diragukan lagi. Pak Ronny salah satu putra terbaik asal Minahasa yang bisa mengemban tugas menteri atau minimal setingkat menteri,” ujar salah satu tokoh Minahasa yang tak mau disebut namanya.

Sementara Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI) mengusulkan Ronny F. Sompie menjadi Kepala Badang Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Menurut Ketua Presidium JARI 98, Willy Prakarsa, sosok Ronny Sompie, bisa menjadi solusi mengatasi persoalan buruh migran, karena pengalamannya selama empat tahun terakhir.

“Pengalaman dia mengurusi Imigrasi dan sosok yang berpengalaman di Polri, maka kami yakin Ronny F. Sompie bisa diusulkan sebagai Kepala BNP2TKI, Ronny khatam soal TKA yang nakal. Insya Allah beliau juga bisa jadi sosok yang diharapkan oleh TKI kita,” ungkap Willy kepada wartawan, Rabu (26/6/2019) lalu.

Menurut Willy, semoga usulan ini bisa diterima Presiden Jokowi, demi melindungi para TKI di luar negeri. Willy meyakini Ronny Sompie, memiliki kepedulian dan visi yang jelas tentang perlindungan TKI. Latar belakangnya sebagai anggota Polri menurut Willy, bisa mencari solusi secara hukum, tegas, berani dan bisa bekerja sama dengan kementerian dan instansi lain.

Pengabdian yang terus berkesinambungan yang dilakukan Ronny F. Sompie terhadap bangsa dan negara sejak lulus dari Akpol 1984, semoga menjadi pertimbangan tersendiri. Apalagi Presiden Jokowi memerlukan pembantu yang punya inovasi sekaligus eksekutor di bidang tugasnya masing-masing. Mungkin Ronny F. Sompie salah satu sosoknya. (nico k)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here