BERlTABUANA.CO, JAKARTA – Guna mencegah ekses-ekses yang timbul akibat ulah oknum-oknum pelaku perdagangan orang (human trafficking) yang mengakibatkan seorang Pekerja Migran lndonesia (PMI) menjadi korban penganiayaan di Arab Saudi, ke depan sudah perlu dilakukan kerja sama antara Polri, Ditjen lmigrasi, Kemnaker dan Kemenlu.

Hal ini ditegaskan Dirjen Imigrasi Ronny F. Sompie, kepada www. beritabuana.co, menanggapi pemulangan PMI Tasini korban penganiayaan dari Arab Saudi dan penangkapan terhadap dua tersangka pelaku perdagangan orang H.Mamun dan Faisal oleh Satgas TPPO Dittipidum Bareskrim Polri, Senin.

Seperti diberitakan, Satgas TPPO Dittipidum Bareskrim Polri berhasil mengungkap dua pelaku perdagangan orang, H. Mamun dan Faisal, setelah menangani kasus penganiayaan terhadap Tasini, PMI yang dipulangkan dari Arab Saudi.

Korban Tasini, dipulangkan dari Arab Saudi pada Kamis 4 Juli 2019 tanpa melalui KBRI ke lndonesia dengan luka-luka diduga akibat penganiayaan.

Direktur Dittipidum Bareskrim Polri Brigjen Nico Afinta, dalam keterangan pers menyebutkan Tasini, direkrut tersangka H. Mamun di daerah Majalengka Mei 2018 untuk dijadikan pembantu rumah tangga di Arab Saudi. Tasini dikirim agen bernama Faisal dibantu Andi yang kini juga sudah tertangkap Minggu (7/7/2019) di Cibitung, Bekasi.

“Peran Faisal sebagai agen, pemodal, mengurus visa, tiket dan mengirimnya ke Arab Saudi,” kata Nico.

Selain mengamankan pelaku, Nico mengatakan, tim TPPO juga menyita beberapa barang bukti seperti paspor, visa, satu boarding pass Saudi tujuan Jeddah dan satu lagi dari Jeddah ke Jakarta 3 Juli 2019.

Atas perbuatannya para tersangka by dijerat Pasal 4 UU Nomor 21/2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau Pasal 81, Pasal 86 UU No 18/2017 tentang perlindungan Pekerja Migran lndonesia.

Lebih lanjut, Ronny mengatakan, untuk mencegah hal-hal seperti yang dialami Tasini, pihak Polri, Ditjen lmigrasi, Kemnaker, segera berkoordinasi untuk mencegah modus operandi memanfaatkan kegiatan resmi keluar negeri.

Bahkan, penyidik Polri juga bisa menggunakan kewenangan Ditjen lmigrasi untuk mencegah WNI keluar negeri (bagi tersangka pelaku) sekaligus mencabut paspor yang masih berlaku. Ini bagian dari upaya membangun efek jera maksimal terhadap para tersangka pelaku yang belum tertangkap.

Sedangkan, bagi pihak Ditjen lmigrasi, dalam menangani kasus ini menurut Mantan Kadiv Humas Polri ini, melakukan pencegahan terhadap pembuatan paspor oleh tersangka H. Mamun yang merekrut korban tahun 2018, Kanim mana yang membuatkan paspornya, segera cabut paspor tersangka H. Mamun, bekerja sama dengan Polri yang menangani kasusnya melalui Dirwasdakim Ditjen lmigrasi untuk bisa setara koordinasinya.

Selanjutnya, tersangka Faisal sebagai pemodal (master mind), segera juga dicabut paspornya dan masukkan dalam SIMKIM untuk mencegah yang bersangkutan tidak boleh keluar negeri.

Bagi tersanga Andi yang membantu Faisal dalam perekrutan dan pengiriman keluar negeri juga cabut paspornya dan cegah keluar negeri.

Menurut Ronny, jika kerja sama dan koordinasi antarinstansi berjalan baik, maka lebih mudah kasus Ini secara sinergis dan komprehensif. (nico)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here