BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kejaksaan Tinggi DKI  telah menerima pelimpahan berkas perkara Kivlan Zen terkait kepemilikan senjata api tanpa ijin (illegal). Mantan Kepala Staf Kostrad ini diduga melanggar Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951. Berkas perkara itu diterima kejaksaan dari tim penyidik Polda Metro Jaya untuk dilakukan penelitian.

“Setelah menerima berkas perkara itu, jaksa peneliti akan melakukan penelitian. Apabila sudah memenuhi unsur formil dan materiil maka akan dinyatakan lengkap (P-21) untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Dr.Mukri kepada wartawan, di Jakarta, Senin (08/07/2019).

Menurutnya, keenam jaksa peneliti yang sudah ditunjuk hanya mempunyai waktu 14 hari untuk melakukan penelitan berkas. Para jaksa itu akan memberikan petunjuk kepada tim penyidik apabila dalam melakukan penelitiannya masih ada yang perlu dilengkapi.

“Kalau berkas perkaranya belum lengkap ya nanti akan dikembalikan dengan disertai sejumlah pentunjuk. Namun kalau memang sudah memenuhi unsur formil dan materiilnya, ya dinyatakan lengkap (P-21) untuk selanjutnya akan dilimpahkan ke pengadilan,” kata mantan Wakajati DIY ini.

Seperti diketahui, Kivlan Zen sebelumnya diduga melakukan perbuatan makar dengan melanggar Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 107 KUHP jo. Pasal 110 KUHP jo. Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 163 Bis jo. Pasal 107 KUHP.

Selain itu, dia juga disangkakan melanggar Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api secara illegal.

Kivlan Zen telah menjalani pemeriksaan tim penyidik Bareskrim dengan 30 pertanyaan. Bahkan dirinya mengaku siap dalam menghadapi proses hukum yang dituduhkannya. Oisa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here