BERITABUANA.CO, JAKARTA -Meski agenda pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta ditetapkan akhir bulan Juli ini, namun bukan berarti sudah ada kejelasan siapa sosok  pendamping Gubernur Anies Baswedan. Kelancaran acara pemilihan itu tergantung syarat kuorum atau jumlah anggota yang hadir.

“Pemilihan sudah dijadwalkan tanggal 22 Juli nanti. Tetapi pemilihan itu bisa berlangsung apabila syarat kuorum terpenuhi,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta, Gembong Warsono yang dihubungi beritabuana.co, Minggu (7/7/2019).

Sesuai aturan tata tertib tambah Gembong, kuorum atau jumlah anggota yang hadir dalam rapat paripurna pemilihan nanti adalah 1/2 tambah 1. Jika syarat itu terpenuhi, rapat paripurna DPRD baru bisa mengambil keputusan.

“Nah, jika ternyata nanti jumlah anggota yang hadir dalam rapat paripurna tanggal 22 Juli dibawah jumlah itu, maka kita tidak bisa mengambil keputusan,” kata Gembong.

Sejak Wakil Gubernur Sandiaga Uno maju sebagai calon wakil Presiden (cawapres) bersama calon Presiden(capres) Prabowo Subianto untuk pemilihan presiden 2019, kursi wagub tersebut kosong. Anies Baswedan sudah mengusulkan kepada Ketua DPRD DKI dua nama cawagub, yaitu Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

Namun, Syaikhu terpilih sebagai anggota DPR RI pada pemilu 2019. Sesuai aturan, dia harus memilih salah satu posisi, sebagai wagub DKI Jakarta atau anggota DPR RI.

Terkait soal wacana Sandiaga Uno untuk kembali sebagai Wabug DKI Jakarta, Gembong Warsono menyatakan, hal itu boleh saja karena tidak ada aturan yang melarang. Sandiaga bisa dicalonkan lagi asal diusulkan oleh partai politik pengusung yaitu Gerindra dan PKS.

“Jadi boleh saja Sandiaga dicalonkan kembali,” kata Gembong. Namun dia mempertanyakan, apakah Sandiaga tidak malu kalau dicalonkan lagi sebagai wagub setelah kalah dalam pilpres 2019. (Asim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here