BERITABUANA.CO, JAKARTA– Indonesia Traffic Watch (ITW) berharap pemerintahan Presiden Jokowi priode 2019-2024 dapat mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Untuk itu, Presiden Jokowi harus memilih sosok menteri yang memahami permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan secara detail. Kemudian memiliki kemampuan dan kepemimpinan untuk membangun koordinasi yang bersinergi dengan semua steakholder serta berani dan konsisten menegakkan aturan sesuai amanat undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

“Pemerintah sudah waktunya menegakkan aturan terhadap semua bentuk pelanggaran lalu lintas maupun keberadaan angkutan umum yang berbasis aplikasi (online) maupun konvensional,” kata Edison Siahaan, Ketua Presidium ITW lewat keterangannya kepada beritabuana.co, Minggu (7/7/2019)

Sebab, kata Edison UU No 22 tahun 2009 menegaskan, bahwa penyelenggara transportasi angkutan umum harus berbadan hukum.

Kemudian angkutan umum orang atau barang hanya dapat dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor umum serta kendaraan roda dua (sepeda motor) bukan merupakan angkutan umum.

“Faktanya, masih banyak kendaraan bermotor pribadi yang beroperasi sebagai angkutan umum. Tidak hanya soal memenuhi persyaratan kendaraan seperti uji kir dan badan hukum, tetapi pengemudinya juga belum seluruhnya memiliki surat izin mengemudi (SIM) umum,” jelasnya.

Ia pun lalu menyoroti menjamurnya kendaraan angkutan umum tanpa izin yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti. “Telah memberikan dampak signifikan yang memicu terjadinya kemacetan di ruas-ruas jalan sejumlah kota-kota besar khususnya Ibukota Jakarta dan sekitarnya. Ketidaktegasan pemerintah, juga menimbulkan adanya diskriminasi terhadap pelaku angkutan umum konvensional,” ungkapnya.

ITW pun mendesak, agar Presiden Jokowi memastikan sosok menteri yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan mampu melakukan pembatasan jumlah kendaraan bermotor sesuai kebutuhan hingga ideal dengan daya tampung ruas dan panjang jalan yang tersedia.

“Pemerintah juga harus memastikan akan melakukan penertiban dan pembatasan kendaraan angkutan umum baik yang bertrayek maupun non trayek. Jumlah kendaraan angkutan umum harus disesuaikan dengan kebutuhan,” ujarnya.

ITW menilai, selama ini pemerintah lesu darah bahkan tak berdaya menertibkan keberadaan kendaraan pribadi yang beroperasi menjadi angkutan umum. Ironisnya, bukan menegakkan aturan, justru terkesan membiarkan dan melindunginya lewat kebijakan Kemenhub yaitu sejumlah Permenhub yang belum dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten.

“Penegakan hukum yang lemah terhadap segala bentuk pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan membuat pemerintah seperti sedang ‘beternak konflik’. Potret lain dari proses pembiaran terhadap praktik ilegal sehingga terlihat seperti legal.
ITW mengingatkan agar pemerintah tidak beternak konflik yang cepat atau lambat akan dipanen dan hasilnya pasti merugikan masyarakat,” tutupnya. (Son)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here