BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota MPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa lembaga MPR menjadi salah satu bahan persoalan penguatan sistem presidensial pada periode 2014-2019. Menurut dia ada beberapa hal problematis dalam sistem tata negara terkait kebijakan Kepala Negara saat ini dimana kekuasaan Presiden sangat besar.

“Presiden kalau dari sisi legislasi memiliki kewenangan 50 persen dalam pembuatan Undang-undang,” tandas Saleh dalam diskusi empat pilar ‘Peran MPR dalam Memperkuat Sistem Presidensial’ di Gedung Nusantara III Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, (5/7/2019).

Belum lagi, lanjut Saleh, kekuasaan presiden yang luar biasa itu jika ada kegentingan memaksa diluar UUD, maka Presiden pun berhak mengeluarkan PERPPU (Peraturan Pemerintah Pengganti UU). Artinya, kewenangan presiden tersebut sangat luar biasa, karena bisa buat undang-undang juga melalui PERPPU, dan begitu PERPPU berjalan beberapa waktu, itu akhernya akan otomatis berubah jadi undang-undang.

“Jadi dalam konteks ini saya mau katakan harus ada evaluasi terhadap sistem ketatanegaraan. Hubungan antar lembaga yang berkenaan dengan sistem presidensial saat ini. Kalaupun ada penguatan lagi dan terhadap sistem presidensial menurut saya, kita harus melihat juga pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan dan kewenangan presiden itu, nanti mungkin pembicara berikutnya akan bicara soal itu,” cetus politisi dari PAN itu.

Mesti demikian, Saleh berujar jika untuk memperkuat peran MPR dalam sistem presidensial yakni harus melakukan Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Tapi sebelum melakukan Amandemen, tentunya harus memperbaiki dari sisi aspek ketetapan MPR guna untuk membuat hubungan antar lembaga yang ada di Indonesia. (Kds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here