BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota MPR RI dari Fraksi PKB Abdul Kadir Karding menuturkan hasil amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, banyak terjadi perubahan dalam sistem ketatanegaraan.

“Perubahan sistem presidensial tersebut yakni Presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif, seperti rendahnya dukungan politik,” kata Karding dalam diskusi empat pilar ‘Peran MPR dalam Memperkuat Sistem Presidensial’ di Gedung Nusantara III Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, (5/7/2019).

Namun, bekas Sekjen PKB ini menyampaikan bahwa masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden, jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, penghianatan terhadap negara dan terlibat kriminal.

“Jadi, saya kira UU sekarang ini lebih berimbang, tidak seperti dulu. Dari sisi kekuatan dalam pembagian kewenangan antara legislatif dan eksekutif pun jauh lebih baik,” imbuh Abdul Kadir Karding. (Kds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here