Perlu Ketegasan Pemerintah dalam Melaksanakan UU PPMI

Anggota Komite III DPD RI Intsiawati Ayus.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Intsiawati Ayus mengatakan perlu ketegasan Pemerintah Daerah dan Pusat terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

“Perlu ketegasan Pemda dan Pusat terhadap pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran, terutama yang menyangkut kejelasan regulasi dan dukungan anggaran,” ujar Intsiawati dalam Rapat Pleno Komite III DPD RI membahas Finalisasi Penyusunan Hasil Pengawasan atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (2/7/2019) kemarin.

Senator dari Provinsi Riau itu menerangkan bahwa dalam pengawasan Komite III DPD RI, ditemukan buruh migran yang diperkerjakan tidak menguasai bahasa asing, bahkan dalam kurun waktu terakhir ditemukan modus baru dalam pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dengan dikirimkan orang tuanya melalui bandara.

“Modus tersebut sudah mengarah kepada perdagangan manusia (human trafficking) antar-negara,” imbuhnya. (Kds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here