BERITABUANA.CO, JAKARTA – Partai politik pendukung Prabowo-Sandi secara etika politik idealnya menjadi partai penyeimbang atau menjadi oposisi. Bukan malah bergabung menjadi partai pendukung pemerintah hanya karena mengincar jabatan menteri.

Begitu dikatakan Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Juanda pada diskusi Empat Pilar MPR bertema “Demokrasi Pancasila, Rekonsiliasi Tak Kenal Istilah Oposisi” di Media Center Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Selain Juanda, pembicara lainnya adalah anggota MPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera. Sementara pembicara lainnya yakni Arteria Dahlan, anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan berhalangan hadir karena raker dengan KPK.

Juanda mengakui apa yang dikatakan Mardani bahwa dalam sistem UUD 1945 tidak mengenal adanya oposisi, adalah benar. Namun demikian, menurutnya menjadi oposisi bisa dipilih oleh partai politik, terutama oleh partai pendukung pasangan capres nomor urut 02.

“Menjadi oposisi atau partai penyeimbang sangat ideal dan sangat beretika ketimbang bakal bergerak ke tempat lain hanya karena mengincar jabatan menteri,” tegasnya.

Langkah sejumlah partai tersebut dinilainya tidak beretika. Sebab dalam negara demokrasi yang berazaskan Pancasila, dibutuhkan pengawasan atau kontrol terhadap roda pemerintahan.

“Sangat tidak elok rasanya, kalau hanya Partai Gerindra dan PKS saja yang memilih di luar pemerintahan, apalagi dikaitkan membangun demokrasi konstitusional berdasarkan Pancasila ke depan,” ujarnya.

Dia pun berpandangan kalau hamya dua partai saja yang menjadi oposisi, sangat tidak seimbang dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

Berdasar hitung-hitungannya, kalau Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat pindah haluan dan hanya tinggal Gerindra dan PKS yang memilih oposisi kekuatan menjadi 22 persen.

“Maka saya kira ini sangat tidak balance. sehingga persentase tinggal 80-20 atau persentasenya hanya 78 persen dan 22 persen. Ini jelas tidak seimbang dan tidak efektif,” kata Juanda lagi.

Kondisi seperti itu, menurutnya sangat tidak sehat bagi iklim demokrasi. Artinya elit dan partai politik mempertontonkan sikap inkonsistensi dalam mengambil pilihan politik.

“Seharusnya 4 atau 5 dari partai yang mendukung Bapak Prabowo kemarin tetap konsisten menjadi penyeimbang dan ini saya kira bagus dan elok dalam rangka pendidikan politik untuk generasi kita selanjutnya,” tandas Juanda. (Hendri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here