BERITABUANA.CO, JAKARTA – Dana desa yang dukucurkan dari APBN setiap tahun-nya, diharapkan tidak menjadi ancaman bagi kepala desa (kades) akibat ketidakpahaman, salah administrasi (mal administrasi), dan sebagainya. Karenanya pertama, surat keputusan bersama (SKB) antara DPR, Kemendagri, Kemendes, Bappenas, dan kemenkeu RI menjadi acuan, pedoman dan petunjuk bagi kepala desa dalam penggunaan dana desa ini.

Hal itu disampaikan Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Andreas Eddy Susetyo pada Dialektika Demokrasi bertema “Sinergi Laporan DPR dan Telaah BPK soal Dana Desa dan LKPP 2014-2018?” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Kedua, lanjut Andreas, adminstrasi itu dibuat sesederhana mungkin agar tidak menyulitkan kepala desa dalam menggunakan dana desa. Namun, tetap memeunhi standas asas akuntabilitas, dan terintegrasi dengan pengawasan.

Ketiga, pembinaan dimaksudkan afar kepala desa tidak mengalami kendala dan hambatan dalam penggunaan dana desa tersebut, mengingat tingkat sumber daya manusia (SDM) yang beragam di daerah.

“Hal itu bisa dibayangkan ada 74.000 desa dengan beragam kemampuan dan kualitas yang berbeda-beda. Apalagi di daerah pelosok. Sehingga penataan SDM itu perlu pentaan bersama, dengan fokus pada konsep pembinaan daripada penindakan,” ujar anggota Komisi XI DPR RI itu.

Terlebih, kata Andreas, tujuan dana desa tersebut adalah untuk memajukan perekonomian rakyat, mengentaskan kemiskinan dan terwujudnya kesejahteraan. “Jadi, dana desa ini jangan malah menjadi bumerang masalah hukum bagi kepala desa,” tambahnya.

Keempat adalah peningkatan perencanaan agar terjadi singkronisasi dan mudah melakukan pembinaan dan pengawasan dana deaa. “Untuk itu, pengawasan, pembinaan dan pendampingan harus dilakukan agar tidak terjadi masalah hukum, dan kepala desa tidak ketakutan mengelola dana desa ini,” ungkapnya. (Asim/Jimmy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here