BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak 2019 masih banyak banyak masalah atau kendala yang harus dibenahi di masa yang akan datang. Belum lagi banyak peristiwa yang terjadi dalam pemilu lalu, seperti korban meninggal dari petugas KPPS.

Demikian disampaikan Peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro berbicara dalam acara Dialog Kenegaraan dengan tema “Evaluasi Pemilu Serentak, Bisakah Pileg dan Pilpres Dipisah Lagi?” di Media Cednter Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Jadi,menurut Wiwiek sapaan akrab Siti Zuhro, banyak sekali catatan yang tidak positif setelah bangsa ini menjalani 21 tahun sistem demokrasi.

“Mulai isu uang dalam pemilu, baik yang poot buying maupun transaksional dan juga logistik,” katanya.

Khususnya terkait pemilu, lanut dia, pemilu serentak 2019 ini tidak hanya mengurangi kualitas berdemokrasi, tapi juga rada nestapa. Karena ada yang meninggal, kalau betul jumlahnya sekitar 700 an itu itu harus dipertanggungjawabkan, luar biasa.

“Jadi ini memberikan satu pembelajaran yang sangat berharga untuk kita tidak terulang kembali,” cetusnya seraya menambahkan bahwa banyak sekali catatan yang tidak positif setelah kita menjalani 21 tahun sistem demokrasi di Indonesia, mulai isu uang dalam pemilu, baik yang poot buying maupun transaksional dan juga logistik.

Lebih jauh, Siti menjelaskan kalau masalah-masalah tersebut sudah sering didiskusikan di medsos, bahkan bumbunya luar biasa.

“Hoaxnya dan sebagainya pemberitaan tentang sisi-sisi negatif, kekurangan kendala dan sebagainya sangat sering,” katanya.

Solusinya, sambung Siti adalah menata ulang desain pemilu yang jauh lebih membumi. Jangan dipercayakan lagi pada desainer-desainer yang lalu. Kemarin tu mengedepankan pemilu borongan, lima kotak.

“Betul-betul tidak nginjak bumi di negara Indonesia. Negara unik archipelago dari Sabang sampai Merauke punya karakter kekhasannya sendiri, dipaksakan dengan pola seragam. agak dzolim juga desainernya,” tegasnya.

Jadi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh daerah, mestinya mulai dipertimbangkan secara serius.

“Kita berdemokrasinya nggak usahlah terlalu yang ruwet, complicated dan sebagainya,” pungkasnya.

Kesempatan sama, Jhon Pieris mendukung penyelenggaraan pileg dan pilpres dipisah pada pemilu 2024. Pemilu serentak cukup di 2019, karena menyisakan banyak masalah dan korban jiwa.

“Sosialiasi pemilu serentak oleh KPU tidak optimal, sehingga banyak rakyat tidak tahu saat datang ke TPS itu memilih caleg DPD RI juga DPR RI. Jadi, banyak hal yang harus menjadi perhatian dalam pemilu serentak 2019 ini,” ujarnya. (Ndus/Jimmy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here