BERITABUANA.CO, JAKARTA – Saat ini tak ada kebutuhan substansial lagi mengubah Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Selain waktu yang sangat terbatas di sisa masa jabatan periode 2014-2019 ini, juga tak ada urgensinya. Masih banyak Rancangan Undang-Undang (RUU) yang lebih medesak yang dibutuhkan rakyat untuk segera disahkan DPR RI.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Andreas Hugo Pariera menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara dalam Forum Legislasi bertajuk “MD3 Perlu Dipisah? Kursi Pimpinan, Jalan Tengah atau Jalan Buntu”, di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019). Sebagai Anggota Komisi I DPR RI, ada dua RUU yang urgen, yaitu RUU Penyiaran dan RUU Perlindungan Data Pribadi.

“Kalau kita bicara wacana perubahan UU MD3, menurut saya tak ada relevansinya. Pertama, secara substansi tak perlu ada perubahan. Kedua, waktunya terbatas. Masih banyak agenda pembahasan RUU lain yang tidak kalah pentingnya. Ketiga, rakyat akan bosan dengan pembahasan komposisi kursi Pimpinan DPR. Sekarang kita harus bicara legislasi yang benar-benar menyangkut kepentingan rakyat,” tandas politisi PDI-Perjuangan itu.

Wacana mengubah kembali UU MD3, menurut Andreas, hanya membicarakan kepentingan kelompok dan politik sesaat. Mengubah UU MD3 sekali lagi sama dengan bicara “kita untuk kita”. UU MD3 yang ada sekarang sudah ideal dengan menempatkan pemenang pemilu sekaligus peraih kursi parlemen terbayak sebagai Ketua DPR RI. Jadi, komposisi pimpinan DPR didasarkan pada komposisi dukungan rakyat.

Sedang Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menegaksan, UU MD3 dipastikan kembali ke proporsinya yang ideal, yaitu menempatkan kursi pimpinan DPR RI sesuai lima besar perolehan kursi DPR RI hasil Pemilu. Dari hasil Pemilu 2019, F-PDI Perjuangan dipastikan mendapat jatah satu kursi Ketua DPR RI. Disusul kemudian F-PG, F-Gerindra, F-Nasdem, dan F-PKB masing-masing sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Sementara komposisi Pimpinan DPR RI yang ada sekarang hasil Pemilu 2014 merupakan pengembangan dari politik akomodasi. Namun kemudian pada revisi pertama, ada penambahan kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

“Apa yang saya maksudkan dengan politik akomodatif itu pada pembahasan yang lalu adalah bagaimana kursi Pimpinan DPR kita tambah satu untuk jatah PDI Perjuangan yang waktu itu sebagai pemenang Pemilu, tapi tidak mendapat jatah kursi pimpinan. UU MD3 sudah dua kali direvisi. Revisi pertama menyangkut penambahan pimpinan alat kelengkapan dewan, kecuali pimpinan DPR. Pada revisi kedua akhirnya menempatkan F-PDI Perjuangan sebagai wakil ketua DPR,” urainya. (Asim/Jimmy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here